Surabaya,Rakyat-Demokrasi.Org Sudah lebih 1 (satu) bulan pasca pembongkaran warung di jalan Bibis Bunder Kelurahan Tambak Kemerakan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, nampaknya pemilik warung merasa tak mempunyai nasib yang jelas, padahal sudah puluhan tahun mereka menempati dan melakukan aktivitas untuk mengais rezeki demi memenuhi kebutuhan anak, istri.
Diketahui, pembongkaran warung tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021 lalu, dimana warung tersebut dianggap bangunan liar (Bangli) oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, karena rencananya akan digunakan pintu masuk utama Rumah Sakit Umum Sidoarjo sisi barat. Dari berbagai sumber media, Pemkab menargetkan pembangunan RSUD Sibar ini harus rampung akhir tahun 2021.
Dilansir dari berbagai sumber media, Ahmad Mudhlor Ali selaku Bupati Sidoarjo mengatakan bahwa dirinya telah menargetkan tahun 2022 nanti, RSUD ini sudah bisa ber operasi.
"Pembangunan gedung ini, anggarannya 125 milyar, untuk 4 lantai, bangunan harus bagus untuk, memenuhi aspek fungsi dan estetika bangunan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaanya selesai 6 bulan tahun ini harus selesai dan kita memperketat bagi pemenang tender, fasiltas ada 144 bed, kamar, saya rasa cukup untuk melayani masyarakat yang tinggal di sekitar Krian juga sekitarnya dan juga karena di Krian ini sudah ada beberapa RS swasta, nantinya ada lagi RS," Ujar yang akrab dipanggil Gus Mudhlor.
Masih Gus Mudhlor, "Untuk sidoarjo selatan sudah ada RS. Pusdik porong , dan bila RS Krian ini sudah terilisasi dan bagus juga masyarakat sudah memiliki BPJS keseluruhan maka pemerataan kesehatan tentunya bisa di rasakan dan hadirnya bisa membantu masyarakat dan tidak jauh jauh ke rumah sakit sidoarjo kota," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Achmad Anugrah selaku Ketua LSM GARAD Indonesia yang telah mendampingi warga terdampak, menyayangkan jika sampai saat ini nasib pemilik warung yang hingga saat ini belum diperhatikan nasibnya,
"Berdasarkan data yang masuk, RSUD ini pada waktu itu ter anggarkan sekitar 250 Miliar, dan sistemnya dibagi 2 kali penganggaran, serta sempat menjadi polemik antara Pemkab dengan DPRD, sehingga terjadi tarik ulur dan deadlock tanpa ada titik temu." Ujar yang akrab dipanggil Achmad Garad.
Masih Achmad Garad, "beberapa waktu yang lalu, sempat saya tanyakan melalui wa nya ke H Usman selaku Ketua DPRD Sidoarjo perihal pembangunan RSUD yang berpolemik waktu itu antara Pemkab dengan DPRD dan sekarang kok pembangunannya sekarang berjalan, apa pihak DPRD dan Pemkab sudah berdamai?, dan ironisnya sampai saat ini tak di jawab, padahal ini sangat urgen sekali, karena itu juga menyangkut nasib rakyat yang secara aturan yakni PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM masih melekat pada para warga terdampak ini," imbuh Achmad Garad.
Dari berbagai sumber yang ada, penggunaan anggaran pembangunan RSUD Sidoarjo sisi barat ini menelan anggaran 250 miliar, namun ada juga yang saat ini masuk di LPSE Sidoarjo ter anggarkan hingga seratus tujupuluhan miliar lebih, turun dari nilai awal yang disebutkan.
"Nilai anggaran yang dipakai ratusan miliar, masak untuk warung yang digusur ini tidak ada anggaran sama sekali? Apa mereka ini tidak dianggap manusia atau gimana ya?," Sesal Achmad Garad.(tim)
