Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan menandatangani surat komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak korupsi, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, surat komitmen itu sesuai dengan arahan ketua umum parpolnya, Megawati Soekarnoputri atau Bu Mega.

"Tadi Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215 orang, untuk menandatangani surat komitmen," kata Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).

Hasto menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mewanti-wanti para kader mengenai pentingnya menjadi pemimpin, bukan pejabat.

Menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat.

"Ibu mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap. Kekuasaan itu harus turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dan keliling untuk memahami rakyat yang dipimpinnya, di wilayahnya,” tutur Hasto.

Mantan Anggota DPR RI itu meyakini ketika seorang pemimpin bekerja dengan baik maka rakyat pasti akan memberikan apresiasi.

Hasto menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan seringkali memiliki aspek yang sangat kompleks.

Untuk itu, dia mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjadikan penyelesaian masalah rakyat sebagai prioritas utama.

Peraih gelar doktor geopolitik dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu juga mengingatkan adanya sanksi atas pelanggaran surat komitmen yang diteken para kepala daerah.

Di antara sanksi itu, partai tidak akan memberikan advokasi terhadap kader yang berulang kali mendapatkan peringatan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.

“Tentu saja sanksi pemecatan dari partai," ucap Hasto Kristiyanto.

Komitmen tersebut diteken seluruh kepala daerah dari PDIP yang hadir, antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (mrd/antara/JPNN)