Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Sejumlah pemuda mengatasnamakan Komite dan Serikat Mahasiswa Antikorupsi (KOSMIK) mendatangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta segera tuntaskan proses hukum yang diduga melibatkan Adhy Karyono dalam kasus korupsi Bansos Kemensos RI.
Mereka melakukan aksi demonstrasi depan KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (27/7/2022).
Menurut Koordinator aksi Achmad Mudzakir, dugaan keterlibatan Adhy Karyono saat menjabat sebagai Karo Perencanaan Kemensos RI karena sudah menjadi fakta persidangan dan disebut oleh para saksi bahkan Adhy Karyono sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 550 juta.
"Panggil dan tersangkakan Adhy Karyono , karena bagaimanapun dirinya diduga pernah ikut menikmati uang haram bansos tersebut", ucap Mudzakir saat orasi depan KPK.
Mudzakir menambahkan, meski Adhy Karyono telah mengembalikan uang suap tersebut, tidak lantas menghapus tindak pidananya.
"Pengembalian uang oleh Adhy bukan berarti dirinya bersih dan terbebas dari proses hukum. Kalau kita lihat pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disana sudah dijelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku", tambanya.
Aktivis kelahiran Jawa timur itu mengultimatum bahwa dirinya beserta rekan-rekan mahasiswa lainnya akan kembali mendatangi kantor KPK jika tidak segera memanggil dan memproses Adhy Karyono.
"Kalau sampai minggu depan belum ada pemanggilan terhadap Adhy Karyono. Kita akan bertemu lagi disini (KPK) sampai yang bersangkutan dipanggil dan menjalani proses hukum", tutup Mudzakir.
Selain itu, Mudzakir menyebut tidak pantas Adhy Karyono dilantik menjadi Sekda Jawa Timur karena punya track record buruk disinyalir terseset kasus kasus Bansos yang sedang ditangani KPK.
“Ini akan menjadi preseden buruk yang juga akan mencoreng integritas kepemimpinan Gubernur Khofifah. Tak bisa dibayangkan, orang yang diduga terlibat kasus korupsi Bansos masih bisa lolos seleksi dan dilantik menjadi Sekda,” beber dia.
Karena itu, kata Mudzakir, muncul opini liar bahwa telah terjadi kongkalikong dan pengaturan yang sistematis sehingga Adhy Karyono yang lolos seleksi dan dilantik menjadi Sekda.
“Mungkin benar yang menjadi dugaan masyarakat selama ini bahwa telah direncakan secara matang agar Adhy Karyono yang terpilih sebagai Sekda,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Mudzakir, Jawa Timur tidak kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang punya integritas dan kapasitas untuk dijadikan Sekda.
“Kayak kurangan orang bersih dan berintegrias, kenapa harus Adhy Karyono yang diangkat. Permainan apa ini?,” ucapnya.
“Kami mendesak KPK bukan hanya minta tersangkakan Adhy Karyono dalam kasus korupsi Bansos tapi juga minta usut dan selidiki dugaan kongkalikong dalam proses pemilihan Sekda Jawa Timur,” tutup Mudzakir. (red)
