Surabaya,Rakyat-Demokrasi.Org- Masa reses sidang ke 2 di manfaatkan betul oleh para anggota DPRD Kota Surabaya untuk menyapa konstituennya,hal itu seperti yang dilakukan oleh Camelia habiba Wakil ketua komisi A DPRD kota Surabaya.
Dalam giat reses pertama tahun kedua anggaran 2021, Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pilihan (Dapil) II Surabaya ini,berkesempatan mengunjungi masyarakat di wilayah RW04 Kelurahan Tambaksari. Paparan demi paparan kinerja wakil rakyat ini disampaikan secara gamblang kepada 56 peserta yang hadir langsung serta lebih dari 60 orang yang menyimak secara virtual.
Tiba saat berdialog, Habiba langsung dicerca dengan banyak pertanyaan dari masyarakat. ”Tadi pak Steve selaku ketua RW04 Kelurahan Tambaksari mempertanyakan status usulan dana kelurahan tahun 2020 yang tempo lalu diusulkan melalui Musrenbang,” terangnya kepada RakyatDemokrasi.org.
Disini warga mengeluh,karena sebagian besar dana RW yang dikucurkan melalui kelurahan tidak terealisasi. Dan Pemkot Surabaya berdalih, dana yang ada dialihkan untuk penanganan Covid-19 tahun 2020. Yang kedua, masih Habiba, warga juga mempertanyakan kurangnya sosialisasi dan pendampingan ibu hamil oleh pihak puskesmas.” Menurut warga, Puskesmas di kelurahan Tambaksari tidak pernah sosialisasi serta pendampingan ibu hamil, sehingga mengakibatkan kualitas balita tidak terjaga dan angka stunting kembali tinggi,” sesalnya.
Selain itu, warga juga meminta jaminan kepada Pemerintah kota terkait nasib pendidikan di Surabaya. Hal ini menurut Habiba memang menjadi dilema. Disatu sisi, Pemerintah tidak ingin mengorbankan keselamatan anak, namun disisi lain kualitas pendidikan anak akan otomatis menurun karena kurang maksimalnya pembelajaran via-daring.”Kepada Pemerintah,warga meminta jaminan untuk pendidikan. Meski melalui daring, pemerintah diminta untuk memikirkan solusi terbaik agar kualitas pendidikan tetap terjaga,”ujar Habiba.
Secara terus terang, warga mengaku kesulitan mendampingi anak-anak mereka yang mulai mengalami kebosanan untuk belajar via-daring dan berharap kepada Pemerintah agar turut memikikirkan hal ini. Menyikapi semua itu, Camelia Habiba sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan berjanji akan melaporkan dalam rapat paripurna apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya.(Dim)
