Surabaya,RakyatDemokrasi.Org- Untuk menyelesaikan persoalan retribusi parkir tepi jalan melalui pansus di Komisi C DPRD Kota Surabaya direncanakan nantinya restribusi parkir menggunakan sistem Query yakni konsumen seperti membeli kartu parkir yang ber-Barcode, dan penggunaannya melalui scan.
Anggota pansus Komisi C, Ashri Yuanita Haqie mengatakan bahwa sistem ini tergolong bagus. Selain praktis, sistem ini juga bisa meminimalisir penyalahgunaan pendapatan dari parkir. Tapi menurutnya, perlu difikirkan juga bagi pengelolanya sebagai pihak ketiga. ”Karena pengelolaannya melalui pihak ketiga yaitu perbankan, maka saya minta pemerintah dalam hal ini menggunakan Bank yang diayomi oleh pemerintah, seperti BPR Aria Surya Utama milik Pemkot Surabaya,” terang Ashri di gedung DPRD, Rabu (17/3/21).
Jadi, seluruh transaksi dikelola oleh BPR tersebut sehingga bisa saling menguntungkan. ”Buat apa profitnya lari ke bank lain kalau kita punya bank sendiri, dan secara tidak langsung menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah. red) Kota Surabaya,” ungkapnya.
Selain itu, Ashri menginginkan Kota Surabaya mempunyai Diffrentiantion atau perbedaan dengan kota bahkan negara yang lain sehingga memiliki daya tarik. Ia mencontohkan dalam hal pembangunan. ”Setiap pembangunan di kota Surabaya harus memiliki maskot atau identitas khas, harus ada karakteristik atau mininimal ada logo kota Surabaya,” pinta Ashri.
Ashri mencontohkan sebuah gambar bangunan atau yang lain, jika terlihat logo atau identitas Surabaya, tanpa bertanya pun orang sudah tahu ini kalau berasal dari Surabaya. ”Itu adalah pembeda, baik pembangunan sekolah atau yang lain,” katanya.
Hal ini juga wajib diterapkan pada desain kartu parkir nantinya. Ashri meminta juga tercantum identitas Kota Surabaya sehingga menjadi pembeda dengan kota atau negara lain. ”Di setiap langkah sebuah strategi pasti ada unsur marketing, karena marketing atau pengenalan produk bisa dilakukan kapanpun, dimanapun dan berupa apapun. Harapannya dalam kesempatan sekecil apapun dapat memasarkan Surabaya,” urainya.
Didalam rapat pansus, Ashri menjelaskan pihak Dinas Perhubungan Surabaya, kurang setuju dengan adanya pelibatan BPR Aria Surya Utama, karena mereka menganggap tidak mumpuni untuk mengeluarkan dan mengelola kartu pembayaran parkir secara otomatis.
Waktu itu, Ashri mengaku agak emosi, harusnya sebelum Dishub bilang bahwa BPR Aria Surya Utama kurang mumpuni, pihak Pemkot, dalam hal itu ini Walikota, Dishub, dan BPR harus duduk bersama lebih dulu. ”Belum duduk bersama kok bilang ndak bisa. Harusnya mereka memberi contoh, bagaimana bank ini bisa maju kalau pemerintah ndak mau pakai bank-nya sendiri,” tekan Ashri.
Ashri merasa miris melihat nasib Bank Pemkot Surabaya, "Jangankan pemerintah, Kepala Dinas, bahkan Dewan atau siapapun coba ditanya, apakah mereka memanfaatkan bank ini. Kalau saya terus terang nabung disana, tapi yang lain saya tidak yakin. Padahal mereka bekerja dilingkungan kota Surabaya,”ungkapnya.
Lanjut Ashri, jangan saling mengumpat tapi bagaimana kita meningkatkan PAD kota Surabaya. ”Ayo kita kerja bareng bareng, sama sama kita merasa memiliki kota Surabaya. Bagaimana caranya menciptakan PAD kita lebih besar, karena saat ini belum mencapai target, masih minus karena Pandemi Covid, ” ajak Ashri.
Hal ini, menurutnya adalah sepele, tapi dampaknya besar jika dikaitkan kondisi seperti ini. Kembali terkait restribusi parkir, Ashri mengingatkan, meski hal ini targetnya progresif menguntungkan bagi kota Surabaya, tapi Value (nilai. Red) nya jika dinaikkan apakah sebanding untuk masyarakat. ”Kalau nilainya dinaikkan, seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Dalam arti seberapa persen keuntungan PAD kota Surabaya sebelum dan setelah progres restribusi dinaikkan. Ini yang perlu dikaji dan dikaitkan dengan kondisi saat ini,” pungkasnya.(Dim)
