Surabaya,RakyatDemokrasi.Org- Aktivitas pedagang buah di sepanjang jalan Tanjungsari kembali dikeluhkan oleh warga sekitar. Sebab, hampir setiap hari kemacetan selalu terjadi di jalan tersebut. Karena belum ada penindakan dari petugas, sehingga akhirnya warga mengirim pengaduan ke DPRD Kota Surabaya.
Masalah kemacetan di sepanjang jalan Tanjungsari sejatinya bukan hal baru. Pertengahan 2020 kemarin, masalah tersebut sudah menjadi sambatan warga setempat. Setelah mengirim pengaduan ke dewan, ada tindaklanjut dari pemerintah kota (pemkot). Pemkot melalui Satpol PP mengirimkan surat pemberitahuan ke para pedagang.
Dalam surat tertanggal 11 Desember 2020 itu ada tiga dasar aturan yang dicantumkan. Pertama, Perda nomor 10 tahun 2000 tentang ketentuan penggunaan jalan. Kedua, Perda nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta Perwali nomor 68 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satpol PP.
Melalui surat tersebut, Marjuki salah satu warga yang mengeluh mengatakan kepada awak media, bahwa para pedagang buah yang barang dagangannya meluber ke badan jalan dan jalur pedestrian diminta untuk memindahkan barang-barangnya. Jika tidak, petugas akan mengangkutnya secara paksa. "Saya juga sudah dengar ada surat itu. Tapi pancet ae (masih tetap saja), "ujar Marjuki, Minggu (21/03/21).
Abah Juki sapaan akrabnya, mengaku tingkat kemacetannya memang tidak separah dulu. Namun, ketika ada aktivitas bongkar muat yang memakan badan jalan, jalur tersebut selalu padat. Belum lagi, yang melintas di situ rata-rata kendaraan besar. Mulai trailer sampai kontainer.
Ia mengaku bersama warga setempat sudah mengirimkan surat pengaduan ke DPRD Kota Surabaya. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan masalah tersebut dibahas oleh para wakil rakyat. "Itu baru setahun ada penjual buah di pinggir jalan itu. Sebelumnya tidak ada masalah. Tapi sekarang (jalannnya, Red) semakin ruwet. Kita ini butuh solusi," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz mengaku sudah menerima pengaduan tersebut. Namun, memang banyak agenda komisi yang harus diselesaikan beberapa pekan terakhir. Mulai rapat pansus membahas rancangan peraturan daerah (raperda) hingga masalah lain yang juga bersinggungan dengan masyarakat.
Politikus PKB itu memastikan pekan ini masalah tersebut akan dirapatkan di internal komisi agar mendapat atensi. Sebab, dia memahami bahwa persoalan di Jalan Tanjungsari memang sudah lama dikeluhkan warga. "Dulu kita komunikasikan ke Satpol PP dan sudah ditindaklanjuti. Tapi, karena masih bandel, coba nanti mungkin akan dibawa ke hearing," katanya.
Sebelumnya,ustad Zaini yang merupakan tokoh masyarakat setempat juga mengeluhkan hal tersebut. Menurut Mahfudz, keluhan warga cukup beralasan. Jika melihat keluhan yang disampaikan dan kasus di lapangan yang terjadi, memang banyak pelanggaran yang perlu ditindak tegas. Mulai penggunaan badan jalan untuk bongkar muat barang hingga penggunaan jalur pedestrian untuk berjualan. "Tapi, kita tidak ingin terburu-buru menyimpulkan. Perlu dikaji kembali bagaiman izinnya, bagaimana keluhan warganya. Jadi, nanti kita rapatkan dulu," tuturnya.
Secara terpisah, Camat Asemrowo Bambang Udi memastikan bahwa surat dari Satpol PP Kota tertanggal 11 Desember 2020 sudah ditindaklanjuti. Pihaknya sudah menerjunkan personel untuk melakukan pendekatan persuasif ke para pedagang. "Sudah di follow up," katanya.
Ia mengaku belum mengetahui adanya keluhan lagi dari warga terkait kondisi di jalan Tanjungsari. Karena itu, Bambang memastikan akan segera berkoordinasi dengan Seksi Trantibum untuk mengecek kondisi di lapangan. "Akan kita cek dulu. Nanti kalau memang masih ada yang melanggar, kita laporkan secara tertulis ke Satpol PP Kota agar mendapat follow up," jelasnya.(Dim)
