Jakarta,RakyatDemokrasi.Org Kajian dan audit agar Bansos tepat sasaran terkait hal tersebut, Kemensos terus melakukan evaluasi. Dalam beberapa bulan terakhir, kata Risma pihaknya bekerja intensif meningkatkan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma memimpin langsung pertemuan berkala yang melibatkan pihak terkait untuk melakukan audit dan kajian terhadap DTKS.
Menurut mantan Wali Kota Surabaya ini, langkah tersebut ditempuh untuk memastikan bantuan sosial (bansos) bisa tersalurkan secara tepat sasaran. Kemensos melakukan kajian dan audit untuk memastikan DTKS makin akurat. Apalagi DTKS sebagai data induk bagi seluruh program bansos di Indonesia, tepat sasaran.
Tahun 2021, Kementerian Sosial menerima penugasan dari negara untuk melanjutkan tiga jenis bantuan tunai. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran sebesar Rp 28,7 triliun dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam empat tahap (Januari, April, Juli dan Oktober) melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN).
Kemudian Program Sembako/BPNT dengan anggaran Rp 45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari – Desember 2021 melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk. Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp 200.000/bulan/KPM.
Dan yang ketiga adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bansos Tunai dengan anggaran Rp 12 triliun menyasar 10 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan, selama empat bulan (Januari – April 2021). Penyaluran dilakukan melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk dengan indeks Rp 300.000/bulan/KPM.(red)
