Surabaya,Rakyat-Demokrasi.Org,- Pasca viralnya vidio yang diduga perayaan pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indarparawansah dilokasi gedung negara Grahadi, hingga saat ini masih menjadi kecaman dari berbagai pihak.
Meskipun,Kofifah sudah memberikan klarifikasi secara resmi dan diakui oleh Plh Sekdaprov Jatim,bahwa acara tersebut diakui atas inisiasinya,namun hal itu malah menjadi bulan bulanan masyarakat,khususnya para warganet, yang masih membanjiri kritikan dan masukkan kepada Gubernur Jatim.
"Banyak sekali yang memberikan komentar miring,bahkan terang terangan membuat status di akun facebook yang isinya terkait perbandingan peristiwa, contohnya dengan kata kata akan membuat hajat yang sama dengan Gubernur,tapi kalau sampai diobrak satgas covid,dia akan tunjukkan vidio acara di Grahadi,"ujar yang akrab dipanggil Achmad Garad selaku Direktur dan pemimpin redaksi media ini.
Lebih lanjut,dirinya juga telah menyesalkan adanya pembelaan dari berbagai sumber,hingga harus memberikan opini yang dianggap keterlaluan dalam berstatemen,"ada di wag saya,dirinya malah menganggap pemberitaan pemberitaan yang berdasarkan fakta ini hanya berita sampah dan seolah olah memframing negatif,bahkan mendangkalkan pemikiran orang lain,"ungkap Achmad Garad.
Masih Achmd Garad,"kabar terbaru,semalam saya mendapatkan share undangan liputan dari aktivis 98 yang rencananya hari ini (24/05/21) melaporkan Gubernur KIP serta Plh Sekdaprov dan siapapun yang terlibat ke Polda Jatim,"imbuhnya.
Maka dari itu,dirinya juga berharap supaya persoalan ini dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bahwa sebagai pemimpin tidak boleh merasa paling benar atau merasa paling tinggi,namun harus hati hati dalam melakukan tindakan,
"jangan merasa paling tinggi karena sebagai pemangku kebijakan,apalagi kondisi saat ini akibat pandemi, benar benar tensinya sangat tinggi,mengingat dilapangan satgas covid saat penertiban contohnya warung kopi aja yang melanggar diberi sanksi hingga penyegelan,dan pada saat warga mengadakan hajatan saja juga sulitnya minta ampun untuk mendapatkan perizinan,tapi sebagai pejabat kok seolah lebih longgar dari masyarakat arus bawah,"pungkas yang juga sebagai ketua LSM GARAD Indonesia ini.(tim)
