Surabaya,Rakyat-Demokrasi.Org Tak mendapatkan jawaban surat, terkait konfirmasi dugaan murk up anggaran pembelanjaan pengadaan pin untuk acara HUT RI ke-75 tahun pada tahun 2020, sebagai satuan kerja (satker) Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur (Kessos Jatim) oleh Achmad Anugrah selaku pemimpin redaksi media cetak dan online Rakyat-Demokrasi akhirnya di laporkan ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur.
Menurut yang akrab dipanggil Achmad Garad tersebut, hal itu ia lakukan karena biro Kessos Jatim dianggap tidak serius menanggapi laporan dari masyarakat, "sesuai dengan undang undang no 14 tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik, pihak biro administrasi kesejahteraan sosial telah kami anggap lalai, sudah 14 hari lebih surat konfirmasi kami tidak dijawab alias tidak dibalas sama sekali, hal ini membuat apa yang telah menjadi berimbangan pemberitaan menjadi terhambat," ujar Achmad Garad saat di kantor cabangnya, Jalan Urip Sumoharjo Surabaya.
Masih Achmad Garad, "sempat Hudiyono selaku Kabiro membalas di nomor wa, tapi menurut saya itu bukan jawaban resmi, malahan dia memberikan nomor yang katanya seorang kepala bagian (Kabag) yang katanya bertanggung jawab atas persoalan yang saya konfirmasikan, namun yang bersangkutan saat saya konfirmasi mengaku bahwa salah orang, sekelas Kabiro kok memberi nomor palsu," imbuhnya.
Seperti yang telah diketahui, adanya temuan dugaan murk up anggaran di Biro Kessos Jatim, dimana adanya pengerjaan dengan sistem pengadaan langsung pembelanjaan pengadaan PIN untuk acara HUT RI ke-75 tahun dengan pagu anggaran Rp.60 juta untuk pembelian 2000 buah (dua ribu).
Hal tersebut, setelah ditelusuri harga pin dari berbagai pasar, mulai dari harga paling rendah hingga paling tinggi masih adanya sisah anggaran sekitar puluhan juta rupiah, sebagai berimbangan pemberitaan. Pihak media ini mengirimkan surat konfirmasi kepada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Setda Prov Jatim, namun belum ada sama sekali jawaban dari yang bersangkutan (Biro Kessos Jatim).
"Sekecil apapun, itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan," pungkas Achmad Garad.(bersambung)
