Jakarta,Rakyat-Demokrasi.Org Menteri Sosial Tri Rismaharini akan membuat sistem usul sanggah bagi penerima bantuan sosial (bansos) yang merasa tidak mendapat bantuan secara tepat dan tidak sesuai ketentuan. Risma mengatakan sistem usul sanggah ini rencananya bisa diakses melalui aplikasi yang akan dibuat Kemensos.
"Kami buat aplikasi usul sanggah untuk bansos. Jadi nanti kalau seseorang merasa dia berhak menerima bansos atau melihat ada yang tidak berhak menerima, dia bisa mengusulkan lewat aplikasi tersebut," kata Risma dalam konferensi pers virtual, Senin (16/8).
Selain itu, sistem usul sanggah juga bisa melaporkan jika ada penerima bansos yang mendapat bantuan kurang dari semestinya. Setiap penerima dalam program bansos Kemensos bisa melaporkan dugaan kecurangan melalui sistem tersebut.
Sebagai informasi, ada tiga program bansos reguler yang dijalankan oleh Kemensos, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai (BST), atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Pelibatan masyarakat diperlukan, kalau mengetahui ada dugaan kecurangan atau seseorang tidak berhak mendapat bansos, bisa langsung disampaikan dan akan ditindaklanjuti tim kami di lapangan," kata Risma.
Selain itu, Risma juga menjelaskan pihaknya menambah jumlah penerima bansos BPNT. Sebelumnya penerima bansos BPNT berjumlah 18,8 juta keluarga. Penerima bansos BPNT mendapatkan bantuan sembako dengan nilai Rp200 ribu per bulan yang disalurkan melalui transfer tunai PT Pos, dan dibelanjakan di e-warong.
Jumlah BPNT bertambah menjadi 5,9 juta keluarga untuk periode Juli-Desember 2021 ini. Sehingga total penerima bansos BPNT menjadi 24,7 juta keluarga. "Jadi ini memang ada usulan pemda sebanyak 5,9 juta keluarga untuk penerima bansos BPNT, jadi ke depan ada 24,7 juta keluarga yang masuk program BPNT," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Risma juga menyampaikan pihaknya berencana membuat rumah susun (rusun) di 6 daerah di Indonesia. Rusun ini diperuntukkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar di jalanan, atau kelompok lainnya yang kesulitan menjalani kehidupan sosial.
Risma rencananya akan membangun rusun secara bertahap pada tahun depan. "Tahun depan akan kita bangunkan rusun di Medan, Solo, Makassar, Padang, Palembang, dan Jakarta. Khusus untuk PMKS agar mereka lebih mudah mengakses program pemerintah," pungkas Risma.(AG)
