Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Kasus penggusuran warung di Jalan Bibis Bunder Kelurahan Tambak Kemerakan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo beberapa bulan lalu, menimbulkan berbagai persoalan.
Dimana salah satunya adanya dugaan kuat terkait mafia tanah yang dilakukan oleh oknum perangkat daerah.
Diketahui, penggusuran warung tersebut dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo melalui Muspika Krian, untuk dipergunakan sebagai pintu masuk Rumah Sakit Umum Sidoarjo sisi barat.
Namun hingga saat ini warga pemilik warung tak mendapatkan ganti rugi apapun, bahkan persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Polisi dengan pasal 170KUHP terkait pengerusakan.
"Setelah dilakukan penggusuran, kami selaku LSM pendamping warga melalukan upaya investigasi lanjutan, dan kami menduga kuat adanya mafia tanah yang dilakukan oleh para oknum perangkat, yang tak menggubris pemilik warung, padahal ada yang pegang surat Petok D." Ujar Achmad Garad selaku LSM pendamping.
Dugaan itu muncul, ketika ia mengkonfirmasi ke kantor pertanahan BPN Sidoarjo.
"Saya dapat jawaban resminya, dan setelah kita kaji bersama tim, dugaan kuat kami adanya mafia tanah dalam peristiwa itu." Ungkapnya saat di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa timur. Selasa (05/07/2022).
Berdasarkan data hasil investigasi yang dimiliki. LSM GARAD Indonesia mengirimkan surat laporan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dimana surat laporan tersebut dengan nomor : 005/grd.Ind/2022 perihal : Pengaduan dugaan mafia tanah atas penggusuran warung di jalan Bibis Bunder Tambak Kel. Tambak Kemerakan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
Pengaduan tersebut ditujukan kepada ibu Mia Amiati selaku Kepala Kejati Jatim. Adapun dalam surat tersebut, yang diadukan antara lain : Kelurahan Tambak Kemerakan (mantan Lurah), Camat Krian, Pemkab Sidoarjo (Bupati, Dinas P2CKTR selaku PPK RSU Sidoarjo), Kepala ATR/BPN Sidoarjo serta pejabat di kantor ATR/BPN Propinsi Jawa Timur. (tim)
