Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Kedatangan Jokowi bersama ibu Iriana saat berkunjung di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo kemarin Minggu dan Senin 21-22/08/2022, tampaknya telah membuat luka hati para relawan.
Karena dirasa sangat sulitnya dalam menyampaikan aspirasi. Terutama setelah saat ia membagikan Sertifikat tanah di Gelora Delta Sidoarjo. Senin (22/08/2022).
Dilansir dari laman www.presiden.go.id Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius dalam memberantas mafia tanah.
Menurutnya, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat. “Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?” ujar Presiden dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Senin, 22 Agustus 2022.
Presiden menuturkan bahwa saat ini khususnya di Jawa Timur masih ada sekitar 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, Kepala Negara mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.
“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” tambahnya.
Hal itupun telah dikomentari oleh Achmad Garad yang telah mengaku sebagai relawan Jokowi di Jawa Timur. Ia menyayangkan ada aspirasi dari rakyat saat ia berkunjung ke Surabaya, namun tidak diketahui nyampai atau tidak ke telinga Presiden.
"Ada puluhan warga yang telah menyampaikan aspirasinya, hingga harus rela berpanas-panasan menunggu di bandara Juanda, namun tidak bisa ketemu, kasihan mereka orang sudah sepuh-sepuh." Ujar pemuda yang diketahui sangat militan saat memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Jawa Timur Pilpres tahun 2019 lalu.
Diketahui, pada hari Minggu 21 Agustus 2022 kemarin, ketika mendengar adanya kunjungan Presiden Jokowidodo ke Jawa Timur, memang tampak beberapa warga yang tepat didepan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dengan membentangkan tulisan menghadap jalan, supaya aspirasinya dibaca dan didengar oleh Presiden Jokowidodo saat melintas.
Namun mereka tampak kecewa karena tak kunjung tampak Presiden yang di cintainya tersebut. Warga tersebut, meminta keadilan karena diduga kuat telah menjadi korban dari mafia tanah di wilayahnya area Krian Sidoarjo.
"Warung saya digusur Pak Jokowi, saya punya surat Petok D, tapi tidak diakui sama Pemkab Sidoarjo, malah dianggap bangunan liar, tolong saya pak Jokowi." Ujar wanita paruh baya yang sambil membentangkan tulisan diatas karton.
"Gara-gara warung saya digusur, saya tidak bisa melanjutkan sekolah 2 anak saya, karena sudah tidak ada penghasilan." Ungkapnya dengan meneteskan air mata.
Kasus yang dialami oleh warga ini, terjadi sejak tahun 2021 lalu, berlokasi di jalan Bibis Bunder Kelurahan Tambak Kemerakan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
Saat itu dilakukan eksekusi penggusuran warung oleh Pemkab Sidoarjo melalui Muspika Krian. Warung tersebut digusur untuk dipergunakan sebagai pintu masuk Rumah Sakit Sidoarjo sisi barat Krian.
"Surat yang dimiliki warga ini, kalau di cek fisik dan adanya stampel basah dari Camat Krian dan Lurah Krian pada tahun 1994 dan ada nomor persilnya, ini saya meyakini asli surat Petok D, apalagi ada gambar situasi yang dikeluarkan oleh BPN Sidoarjo, tapi kok gak diakui ya oleh Pemkab Sidoarjo?." Achmad Garad yang tampak heran.
Berdasarkan data dari warga pemilik warung ini, ia juga telah mengadukan ke Kejati Jatim atas dugaan mafia tanah, namun hingga saat ini, ia mengaku belum mendapatkan informasi lagi dari Kejati Jatim.
"Sempat juga kok, berdasarkan surat itu dibuat juga sebagai dasar laporan ke Polda Jatim, tapi dilimpahkan ke Polres Sidoarjo, ini kami juga menunggu hasilnya bagaimana yang tampak belum ada kejelasan sama sekali." Ungkapnya.
Ia juga berharap, persoalan yang menimpa warga ini segera mendapatkan penyelesaian.
"Ya kalau memang sudah ditemukan PMH nya, kami berharap jangan diolor-olor, supaya jelas kasusnya, kasihan warganya lagi terpuruk malah semakin buruk. Dosa besar oknum-oknum yang telah membuat mereka seperti ini." Pungkas Achmad Garad yang seolah menyindir penegak hukum dan pemangku wilayah di Kabupaten Sidoarjo. (tim)
