Bandung, rakyatdemokrasi.org- Ketum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara kemarin sore.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sebelum Jokowi ambil keputusan penting, seperti reshuffle kabinet, akan bertemu dan melakukan pemberitahuan terlebih dulu.

"Ya bagi Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, itu kan juga melakukan dialog, pemberitahuan, misalnya akan ada reshuffle itu kan ada pemberitahuan," ujar Hasto kepada wartawan, di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

"Tetapi pertemuan dengan Bapak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketua umum parpol yang lain," sambungnya.

Hasto mengatakan Jokowi selalu membuka diri berdialog untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bila dialog itu disalahgunakan, Jokowi dinilai punya kewenangan untuk mengambil tindakan strategis.

"Tapi ketika dialog itu kemudian ada yang menyalahgunakan, hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka ya Presiden Jokowi ya punya suatu kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis sesuai dengan kewenangan presiden," tuturnya.

Hasto menegaskan isu reshuffle hanya terjadi jika Jokowi menggunakan hak prerogatifnya. Dia meyakini reshuffle dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kinerja kabinet.

"PDI Perjuangan percaya bahwa ketika reshuffle itu dilakukan, betul-betul bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja dari kabinet. Jadi kita tunggu saja keputusan dari Bapak Presiden," ujar dia.

Hasto juga menyampaikan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan masukan konstruktif kepada Jokowi soal reshuffle kabinet.

"Makanya Ibu Mega kan sering menyampaikan pesan, baik melalui Mas Pramono Anung, Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR, atau pun saya yang juga sering ditugaskan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi," kata dia.

"Nah terkait dengan hal tersebut, tentu saja partai memberikan masukan-masukan secara konstruktif, tetapi keputusan tetap di tangan presiden," imbuhnya. (Rd/Detik)