Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Kepala Balai Teknis Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya dan tiga orang telah tiba di Gedung Merah Putih KPK.
KPK membenarkan salah satu dari orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang adalah Kepala Balai Teknis Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya.
Saat ini Putu dan tiga orang lainnya yang juga terjaring OTT di Semarang sudah tiba di Gedung Merah Putih. Total yang ditangkap empat orang.
“Empat orang yang ditangkap sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu 12 April 2023.
Menurut Ali Fikri, keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.
Adapun rombongan tim KPK yang melakukan OTT di Semarang tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 06.02 WIB. Rombongan terdiri dari empat minibus. Mereka dijaga dengan dua mobil patroli dan pengawal (Patwal).
Ali Fikri menyebut dalam OTT itu tim KPK mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah dan asing.
Namun, ia belum menyebutkan jumlah barang bukti yang diamankan tersebut karena masih dihitung dan dikonfirmasi ke para terperiksa.
“Uang yang diamankan sebagai bukti dalam bentuk rupiah dan mata uang asing,” ujar Ali Fikri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tak hanya uang tunai KPK juga mengamankan barang bukti uang dalam ATM.
"BB (barang bukti) uang sementara kurang lebih 350 juta, serta ATM berisi sekitar 300 juta, uang sebesar Rp 900 juta untuk PPK Makasar dan 20.000 dolar AS untuk pihak lain," kata sumber tersebut.
OTT ini berkaitan dengan kasus dugaan suap dari pihak swasta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Jawa Tengah terkait paket pekerjaan tender track layout (Tlo) Stasiun Tegal.
KPK mengamankan 25 orang dari empat lokasi OTT terkait kasus dugaan korupsi jalur kereta api. Lokasi dimaksud antara lain, Jakarta, Semarang, Jawa Barat, dan Surabaya.
"Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang," ujar Ali Fikri.
Para pihak yang ditangkap KPK terdiri dari para PPK dan pejabat terkait lainnya serta pihak swasta.
"Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," imbuhnya.
Ali juga mengatakan KPK turut mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti.
"Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang sebanyak sekitar ribuan dolar Amerika Serikat," ungkap Ali.
Merespons kabar tersebut, Kementerian Perhubungan RI mengatakan, belum mendapatkan informasi resmi dari KPK.
Juru Bicara Kemenhub RI Adita Irawati menuturkan, pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait langkah selanjutnya dalam penanganan perkara melibatkan pejabat Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub ini.
"Hingga malam ini, Selasa (11/4), kami belum mendapat informasi resmi mengenai hal ini dari KPK maupun pihak lainnya," kata Adita, dalam keterangan pers tertulis yang diterima.
"Kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya," ucapnya.
Sementara itu, Adita mengatakan, Kemenhub sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi.
"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini," ungkapnya.
"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut terkait hal ini, akan segera kami sampaikan selanjutnya kepada rekan-rekan media," sambung Adita. (Rd/tribun network/ham/ibr/wly)
