Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Konstelasi politik telah bergulir, tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam menyambut pesta demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan umum baik dari tingkat DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi hingga DPR RI bahkan juga Indonesia bakal mendapatkan Presiden yang baru melalui Pilpres 2024 nanti.
Para kandidat Capres-Cawapres pun sudah mulai berlomba untuk menarik simpatik massa dalam mencari dukungan suara supaya memilihnya pada waktu pencoblosan nanti.
Dari berbagai sumber yang dihimpun, dari para calon telah berpendapat bahwa kunci kemenangan ada di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur.
Bahkan isu yang santer didengar, Gubernur Khofifah Indarparawansah pun jadi rebutan sebagai ketua tim pemenangan yang akan mengunci suara di wilayah yang bernotabene merah dan hijau tersebut.
Lantas, apa iya sih Gubernur Khofifah Indarparawansah ini telah memenuhi harapan masyarakat Jawa Timur?
Berdasarkan sumber informasi yang diberitakan. Baru-baru ini dengan bangganya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansah memborong 4 (empat) penghargaan sekaligus dari Kemenpan-RB dimana empat penghargaan tersebut yakni Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, kemudian Tiga Terbaik Kategori Pemerintah Provinsi dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.
Serta, dua buah penghargaan untuk kategori Unit Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarpras Ramah Kelompok Rentan yang diterima oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim.
Sebagaimana dengan pelayanan publik, apa iya sudah mewakili keseluruhan OPD? mengingat ada sektor lain yang masih perlu dibenahi bahkan masih perlu dilakukan pembinaan dalam hal pelayanan publik bagi pencari informasi dari sisi dugaan pelanggaran aturan yang mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Bersumber dari Catatan Rakyat Demokrasi, dimana dengan judul "Sistem Birokrasi Di Jatim Terbaik! Katanya, Kata Dia, Kata Siapa?" Telah tergambarkan bahwa sektor pelayanan publik di Dinas Koperasi dan UKM Jatim yang kini dalam penggalian data dan informasi dirasa sangat lemah, mengingat persoalan tersebut harus berada dan mengantri untuk dilakukan sidang sengketa informasi publik yang menjadi otoritas Komisi Informasi Jatim.
Disektor lain dalam pengelolaan BUMD Berdasarkan hasil investigasi tim dilapangan, dari kalangan BUMD Jawa Timur, masih banyak yang mengeluhkan dari sisi permodalan hingga dugaan titipan jabatan yang menduduki di jajaran Komisaris.
Dari yang disampaikan oleh sumber kepada media ini. Telah menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Timur dianggap lemah dalam pengelolaan BUMD.
Bukan tanpa sebab, menurut pengakuan narasumber yang tak mau terpublis, mengatakan bahwa yang paling miris adalah dalam sisi permodalan, seolah tak tersuport sehingga BUMD tersebut menjadi pincang dalam hal melakukan pelayanan publik.
Dalam hal politis, dimana adanya temuan yang dapat di presentasikan sekitar hampir 80% jajaran Komisaris di BUMD Jatim diduduki oleh para titipan yang diduga tak mempunyai kompetensi di bidangnya.
"Mereka diduga berasal dari kalangan ibu Gubernur sendiri, mulai dari tim di Organisasi Keagamaannya, hingga bisa jadi sebagai tim sukses waktu Pilkada kemarin dan mungkin juga untuk Pilkada tahun depan." Ujar tim investigasi media ini.
Hal ini malah menimbulkan persepsi publik yang sangat liar, dimana bisa saja melalui titipan jabatan tersebut, dapat digunakan sebagai amunisi yang dipergunakan sebagai sumber logistik dalam pemenangan salah satu calon yang akan dimenangkannya di Jawa Timur.
Dari kedua gambaran persoalan tersebut, perlu dilakukan pembuktian kebenaran, benarkah Gubernur Khofifah Indarparawansah sehebat seperti yang digembor-gemborkan yang dapat mengunci kemenangan di Jawa Timur?
Dari kalangan masyarakat, bahkan dari kalangan relawan yang menjadi garda juangnya pada saat itu, ramai-ramai tidak akan mau lagi memperjuangkan Khofifah Indarparawansah sebagai Gubernur pada Pilkada tahun depan.
Bahkan dari kalangan pegawai OPD yang ada di biro keterwakilan Sekdaprov Jatim saja, banyak yang mengeluh dan merasa beda jauh dengan cara kepemimpinan Gubernur sebelumnya.
"Jauh mas, beda dengan Gubernur sebelumnya. Maaf saya tidak membandingkan, tapi ini yang kami rasakan selama saya bertugas di sini." Ujar sumber kepada tim investigasi yang bertugas di salahsatu biro Sekdaprov Jatim.
Dari kalangan aktivis, juga yang sangat lantang menyuarakan aspirasi rakyat.
Achmad Garad yang juga sebagai pimpinan MRD Grup juga pernah mengalami hal yang dianggap sangat lucu dalam hal pengaduan.
"Saya pernah mengadukan salah satu kepala OPD kepada Gubernur Jatim melalui surat di Biro Umum, anehnya jawabannya malah dikembalikan kepada Kepala OPD yang kita adukan. Aneh sekali."
"Ceritanya begini, kita mengadukan terkait perilaku anggota yang diduga telah melenceng dari tupoksinya kepada pimpinannya, tapi dari pimpinan kok pengaduan tersebut diarahkan ke yang kita adukan, lha terus siapa dong yang memberikan sanksi jika memang yang diadukan terbukti. Ini masyarakat loh yang membuat pengaduan kok malah dibuat mumet sendiri." Ungkapnya.
Berdasarkan dari berbagai temuan diatas, apakah benar Khofifah Indarparawansah yang saat ini masih menduduki sebagai kursi Gubernur Jawa Timur sebagai kunci pemenangan di Jawa Timur?
Hal ini jadi ingat apa yang telah dikatakan oleh bapak Ir Jokowidodo pada beberapa waktu yang lalu.
"Yang melakukan pencoblosan adalah rakyat, yang membuat bisa terpilih ya suara dari rakyat." Wallahu alam. (Tim)
