Surabaya,Rakyat-Demokrasi.Org- DPRD Kota Surabaya memasuki masa reses tahun sidang kedua anggaran 2021. Masa reses sidang ke 2 di manfaatkan betul oleh para anggota DPRD Kota Surabaya untuk menyapa konstituen nya,hal ini dilakukan oleh ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna Dalam giat reses pertama,Rabu 10 Februari 2021 tahun kedua anggaran 2021.
Legislator Partai Golongan Karya(Golkar) dari daerah pilihan (Dapil) 1 Surabaya ini mendapat keluhan warga terkait Data MBR dan masalah BPJS PBI. Masalah tersebut disampaikan saat Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna menggelar reses di daerah Kaliasin,Kelurahan Kedungdoro, Tegalsari.
Ketua RT 02 RW 11 Kelurahan Kedungdooro Fitri Jati mengaku masih ada warganya yang belum mendapat bantuan. “Padahal sudah kami ajukan ke dinas terkait. Tapi sampai sekarang belum turun,” ujarnya kemarin (10/2).
Fitri mengaku masalah terkait bantuan untuk MBR memang cukup kompleks. Ada warga yang sejatinya mampu secara ekonomi tapi mendapat bantuan. Sebaliknya, ada warga yang sebetulnya membutuhkan justru belum dapat. Padahal, data yang dilaporkan melalui aplikasi sudah sesuai fakta di lapangan.
Karena itu, dia berharap ada perbaikan sistem agar bantuan yang diterima warga tepat sasaran. Dia berharap, anggota dewan selaku wakil rakyat bisa memberikan solusi atas persoalan warga tersebut. “Karena kalau ada apa-apa kami yang ditanyai oleh warga,” ungkapnya.
Ada pula keluhan terkait kepesertaan BPJS PBI (penerima bantuan iuran). Mahmudah, warga RT 2 RW 11 Kelurahan Kedungdoro mengaku hingga saat ini kartu BPJS PBI miliknya belum klir. “Sudah ngurus berkali-kali. Saya satu keluarga ada empat orang, tapi yang dapat cuma satu, anak saya,” katanya.
Dia mengaku sudah beberapa kali mengurus semua keperluan administrasi yang dipersyaratkan. Mulai surat keterangan tidak mampu (SKTM), hingga rekomendasi dari dinas sosial (Dinsos). “Tapi itu online semua. Kami bingung karena tidak bisa berobat ke puskesmas,” terangnya.
Selain bantuan yang tidak tepat sasaran, ada pula warga yang mengeluhkan terkait fasilitas kampung yang kurang lengka. Koordinator Bumantik Suliana secara khusus meminta agar fasilitas seperti tenda dan kursi untuk hajatan dilengkapi. “Untuk kampung Kaliasin II ini kami belum punya terop. Jadi, kalau bisa kita punya sendiri,” tuturnya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna yang juga menggelar reses di daerah Kaliasin, Kelurahan Kedungdoro mendapat banyak keluhan soal bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak tepat sasaran. Ada pula keluhan terkait kepesertaan BPJS PBI yang tak kunjung selesai.
Politikus Golkar itu mengatakan masalah yang dikeluhkan warga akan dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk segera dicarikan solusinya. Bagi warga yang memang merasa memiliki keluh kesah terkait pelayanan pemerintah juga bisa langsung mengirim pengaduan ke kantor DPRD Kota Surabaya.“Jadi, tidak harus menunggu reses. Kalaupun ada keluhan boleh langsung disampaikan,” jelasnya.
Nah, untuk bantuan terop Ayu mengaku hal itu memang tidak bisa dianggarkan melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Meski demikian, dia berjanji akan mengupayakannya untuk warga. “Insya Allah nanti tetap akan kami bantu supaya kampung ini punya terop sendiri,”jelasnya.(Dim)
