Jakarta,Rakyat-Demokrasi.Org Menteri Sosial Tri Rismaharini menerima sejumlah aduan dari warga yang tak mendapatkan bantuan sosial (bansos) selama PPKM Darurat. Ternyata ada beberapa penyebab bansos tak cair.

Pertama, Risma memastikan bahwa bansos-bansos sudah disalurkan sejak awal Juli. Namun memang belum selesai karena ada yang terkendala. "Perlu kami sampaikan bahwa untuk PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-tunai) itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli. Memang masih belum selesai karena ada yang kemarin sempat ditahan," ujarnya, Sabtu (17/7/2021).

"Ternyata lapor ke saya 'saya kok nggak terima?' Ternyata pindah dia tanpa memberitahu Pak RT, sehingga kita juga sempat hentikan," sambung Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menjelaskan bahwa pihaknya harus mengecek terlebih dahulu dengan data mengenai penyebab seseorang tidak menerima bansos. "Kemudian ada yang lapor ke saya 'Bu saya tidak terima, kenapa?' Setelah saya cek 'lho kamu menerima ini ada buktinya, kamu terima, (ada) fotonya', 'iya bu saya minta bantuan yang ini lagi'. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi ini semua ada aturannya dan itu semua usulannya adalah dari daerah di awal," tambahnya.

Sebagai informasi, bantuan PKH dalam satu keluarga per tahun diberikan untuk ibu hamil dan anak usia dini Rp 3 juta, anak SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta, dan anggota disabilitas atau lansia Rp 2,4 juta.

Itu dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan Kartu Sembako nilainya adalah Rp 200.000/bulan untuk 18,8 juta KPM. Anggaran Kartu Sembako sendiri sebesar Rp 42,37 triliun, sementara sampai Juni baru terealisasi Rp 17,75 triliun.(red)