Sidoarjo,Rakyat-Demokrasi.Org Pembongkaran lapak/warung yang rencana sebagai pintu masuk Rumah Sakit Umum Sidoarjo sisi Barat di jalan Bibis Bunder Kelurahan Tambak Kemerakan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Kamis (12/08/2021) nampaknya bakal menjadi polemik baru.
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Achmad Anugrah selaku ketua LSM GARAD Indonesia sebagai pendamping warga yang terdampak untuk melakukan investigasi lanjutannya, dimana menurut dia pembongkaran tersebut bukan lagi terkait ganti rugi, namun terkait juga unsur ketidak manusiawian yang sangat memprihatinkan dan dipertontonkan disaat Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju hari kemerdekaan yang ke 76 Tahun.
"Berdasarkan data yang masuk, kami temukan banyak sekali perilaku yang sangat tidak manusiawi, dalam pembongkaran lapak itu dan ditunjukkan di mata publik, apalagi pembongkaran itu dilakukan di masa PPKM, Sidoarjo itu masih masuk Level 4," ujar yang akrab dipanggil Achmad Garad tersebut.
Masih Achmad Garad., "saya ada data dari warga terdampak, dimana mereka pada bulan Juni lalu, diberi surat pemberitahuan oleh Lurah Tambak Kemerakan, yang isinya disuruh membongkar lapaknya sendiri, estimasi waktunya akhir Oktober 2021, tapi ini masih bulan Agustus 2021 sudah dilakukan pembongkaran, apalagi mereka sudah kami ingatkan supaya jangan dibongkar dulu, tapi seolah dipaksakan sekali." Tambahnya.
Lebih lanjutnya lagi, "surat pemberitahuan dari kecamatan, itu saya hitung juga tampak sekali maraton, dimana pada tanggal 30 Juli 2021 masih sifatnya pemberitahuan, setelah itu tanggal 07 Agustus 2021 sudah menjadi surat peringatan ke II, setelah itu tanggal 10 Agustus 2021 surat peringatan ke III, dan dalam hitungan kami, seharusnya juga masih belum masuk deadline, apa tanggal merah dan hari libur tidak mereka hitung?," ujarnya lagi.
Menurutnya lagi, dia menilai pembongkaran tersebut dianggap sangat gegabah dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, termasuk sangkutan hukum pidananya. "Saya sempat baca juga di media online, dimana bangunan tersebut menurut Kasatpol PP dianggap Bangli (Bangunan Liar), yang sangat memprihatinkan apa mereka ini sudah mendalami data yang ada, apa mereka tidak tau kalau disalah satu pemilik warung itu juga punya administrasi kependudukan, yakni Kartu Tanda Penduduk, kira kira mereka ini tau apa tidak ya? Apalagi bahasa Kasatpol PP warga terdampak akan diberi kompensasi, saya harap Kasatpol PP Kabupaten Sidoarjo mempertanggung jawabkan apa yang disampaikannya di media," harapnya lagi.
Diketahui, pada saat pembongkaran lapak, menurut Ahmad Fauzi selaku Camat Krian, dirinya mengatakan bahwa warga sudah diberi surat peringatan hingga ke III kali, "sudah kami kirimkan kepada warga, tapi warga seolah tak menggubris," ujar Ahmad Fauzi.
Sedangkan, Yanuar selaku perwakilan Dinas PU juga mengatakan, bahwa dirinya mengaku telah berkoordinasi kepada Bupati Sidoarjo, namun menurutnya tidak ada pos anggaran untuk penggantian atau kompensasi, "silahkan dituntut saja, kalau kami nanti kalah, ya kita akan bayar," ujar Yanuar.
Sedangkan, M Nizar Komisi C DPRD Sidoarjo juga mengakui, bahwa proyek Rumah Sakit Umum ini adalah idenya, dan harus segera rampung akhir tahun 2021, "jangan menghambat pembangunan, ini dilakukan karena untuk kepentingan masyarakat yang luas, kalau warga punya sertifikat ya silahkan warga menuntut," ungkapnya.
Atas ungkapan serta penyampaian tersebut, Achmad Garad mengakui bahwa semua sudah terekam dan Ter ungkap di media,
"jadi intinya, kita sekarang sudah bukan berbicara terkait perdatanya, tapi karena ini sudah menyangkut kemanusiaan, jadi sesuai apa yang telah sampaikan beberapa waktu yang, saya akan kejar proses hukum pidananya juga, jadi siapapun yang terlibat dalam pembongkaran lapak itu, saya tidak segan untuk menyeret kasus ini ke ranah pidananya," pungkas Achmad Garad yang juga sebagai koordinator relawan Jokowi Jawa Timur tersebut.(red/J0)
