Semarang,rakyatdemokrasi.org- Promosi dan mutasi jabatan kerap kali diwarnai dengan praktik suap menyuap. Hal ini terlihat dari penemuan kasus jual beli jabatan di beberapa daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rangka memberantas praktik jual beli jabatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo pun mengembangkan sistem talent scouting, yakni dengan mewajibkan seluruh ASN mengikuti tes kompetensi dan integritas.

Dengan hadirnya sistem ini, promosi jabatan dilakukan berdasarkan kapabilitas para ASN. Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur merupakan salah satu yang telah mendapatkan promosi jabatan berdasarkan sistem tersebut.

Ia mengatakan tidak menyangka akan menduduki jabatan ini karena hanya berlatar belakang seorang camat di Kabupaten Tegal. "Saya tidak terbayangkan akan jadi Kepala Biro Kesra di Pemprov Jateng karena saya ini dulunya hanya camat. Kebetulan memenuhi syarat dan mengikuti open bidding. Saya menjadi camat 2011-2019, yakni Camat Bojong, Talang, dan Kedungbanteng. Dan Mei 2019 menjabat sebagai Kepala Biro Kesra sampai saat ini," ujar Imam dalam keterangannya, Kamis (9/12/2021).

Diakui Imam, proses perjalanannya mengabdi hingga menjadi pejabat eselon II sangat panjang karena dirinya menempuh jalur bersih dan terbuka.

"Benar-benar saya rasakan di Jateng, Pemprov sangat luar biasa, saya yang dulu bukan siapa-siapa dari Camat di Tegal daerah terpencil ikut open bidding tanpa apa-apa dan tidak memberikan apapun ke pimpinan, alhamdulillah lolos melalui seleksi terbuka. Yang penting ikuti alur seleksi tidak ada setoran sama sekali. Tidak ada," katanya.

Menurutnya, alur tahapan seleksi yang terbuka dan transparan tanpa suap bisa terjadi lantaran faktor pimpinan yang tegas. Imam juga mengaku selama dirinya mengabdi tidak perlu memberikan uang setoran.

"Faktornya karena pimpinannya, yakni Pak Gubernur dan wakil gubernur sama sekali tidak mau menerima apa-apa dan tidak punya niatan seperti itu. Saya tidak tahu persis (sebelum era Ganjar), yang saya rasakan di Pemprov sekarang untuk jabatan tidak ada setoran, harus memberikan upeti tidak ada," imbuhnya.

Selain imam, Kepala Sekolah SMK di Bawen Kabupaten Semarang, Jumeri juga mendapatkan promosi jabatan menjadi Kepala Dinas Pendidikan Jateng. Dari proses seleksi yang digelar Ganjar, Jumeri mengatakan dirinya mampu menyingkirkan pejabat berpengalaman, doktor dan profesor.

"Saya sendiri juga masih tidak percaya dengan hal ini, dengan para pesaing yang hebat-hebat, ada profesor dan doktor. Namun saya yang dipilih oleh Bapak Gubernur menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," kata Jumeri.

Belum dua tahun menjabat sebagai kepala dinas, Jumeri mengatakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjadikannya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Adapun hal ini tentunya tak lepas dari prestasi dan kemampuan yang ia miliki. Merespons hal ini, Kepala UPPD Samsat Kota Pekalongan, Chairunnisa menyampaikan jika proses promosi dan mutasi masih seperti zaman dulu, Imam dan Jumeri belum tentu bisa mendapatkan promosi jabatan.

Pasalnya, kata Chairunnisa, dirinya pernah mendapat informasi dari beberapa rekannya bahwa untuk meraih jabatan harus menyetorkan sejumlah uang. Namun, praktik suap menyuap ini telah hilang di era kepemimpinan Ganjar.

"Dulu-dulu, saya akui untuk dapat jabatan di sini harus sekian itu memang dulu pernah ada. Tapi alhamdulillah sekarang tidak," jelasnya.

Senada dengan Chairunnisa, Kepala Seksi PKB Samsat Kota Pekalongan, Ngatmin juga mengatakan hal serupa. Ia mengatakan tak terbesit di pikirannya untuk bisa naik jabatan menjadi kepala seksi karena harus membayar sejumlah uang.

"Saya tidak pernah terbesit untuk menjadi Kasi, karena memang waktu itu kalau jadi kasi harus modal, tapi di eranya Pak Ganjar lebih bersih sesuai aturannya. Kalau dari zaman dulu katanya kalau mau Kasi harus modal dulu, katanya loh yak arena saya belum pernah jadi Kasi waktu itu," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Ratna Kawuri menilai sikap Ganjar yang anti suap dan anti setoran membuat jajaran birokrasi dapat bekerja lebih nyaman tanpa tekanan.

"Apa yang dicontohkan pimpinan itu adalah keteladan, sekarang pimpinan beri teladan baik jangan korupsi jangan ngapusi. Terus ada slogan tuanku rakyat, Gubernur hanya mandate," pungkasnya.(mrd/ganjarist/detik)