Jakarta,rakyatdemokrasi.org- Sebagai institusi dalam kepengurusan administrasi pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus gencar mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.
Diikuti dalam laman resminya www.atr/bpn.go.id, setelah sebelumnya telah dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat di beberapa daerah Indonesia, kali ini penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat dilakukan di tiga provinsi, yaitu Provinsi Riau, Aceh, dan Sumatra Barat.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, yang menghadiri kegiatan penyerahan secara daring, mengatakan bahwa dengan adanya sertipikat tanah ini diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa dan konflik pertanahan.
"Dengan adanya sertipikat, Bapak dan Ibu mengetahui pasti tanahnya di mana, batasnya di mana, luasnya berapa, dan bisa dibuktikan," ujarnya, Senin (13/12/2021).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sertipikat tanah dapat memberikan akses permodalan kepada perbankan bagi masyarakat yang ingin berusaha. Namun, Sofyan A. Djalil mengingatkan kepada masyarakat yang menerima sertipikat agar hati-hati.
Jangan menggunakan akses ke perbankan tersebut untuk keperluan yang konsumtif, tetapi yang produktif dan memang benar-benar ingin berusaha.
"Kalau Bapak Ibu mau menggunakan sertipikat ini, gunakanlah dengan hati-hati. Hitung baik-baik, pinjam uang seperlunya, membayar tepat pada waktunya. InshaAllah, sertipikat ini bisa menjadi modal bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Itu yang diharapkan pemerintah," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Sofyan A. Djalil juga mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah yang telah mengurangi atau membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Terima kasih sekali terhadap bupati dan wali kota yang telah meringankan atau menghapus atau menjadikan BPHTB nol untuk pendaftaran pertama bagi masyarakat umumnya, terutama masyarakat yang kurang mampu dianggap beban yang berat," ucapnya.
Sementara itu, hal itu menurut Achmad Garad selaku pendamping warga pemilik warung jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan Krian Sidoarjo, yang turut memperjuangkan agar status hukum lahan yang digusur oleh Pemkab Sidoarjo melalui Muspika Krian, meng apresiasi langkah langkah Kementrian ATR/BPN yang sangat luar biasa melakukan upaya dalam melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami salut benar dengan bapak Sofyan A Djalil dalam langkah strategisnya untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat." Ujar Achmad Garad.
Namun, menurutnya dirinya juga berharap supaya ada atensi juga khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, karena Kantah BPN Sidoarjo diduga kuat belum mengikuti secara maksimal apa yang telah dilakukan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.
"Kami mohon, supaya bapak Sofyan A Djalil juga turut memantau di wilayah Sidoarjo, karena diduga kuat tidak memfasilitasi warga untuk mengajukan PTSL, sedangkan warga yang mau mengajukan mempunyai surat Gambar Situasi (GS) dan Petok D, datanya sudah kita kirim juga ke Kementrian ATR/BPN melalui email Surat@atr/bpn.go.id." pungkasnya yang minta dicek ke bagian penerimaan surat.(timmrd)
