Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Miris, mungkin kata ini yang tepat sebagai gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemprov Jatim.

Disaat Khofifah Indarparawansah selaku Gubernur Jawa Timur yang luar biasa membangun dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi, dan telah banyak mendapatkan penghargaan, namun hal itu bisa dikatakan belum bisa sepenuhnya diikuti jajaran OPD nya.

Salah satu contoh, di bagian Biro Umum bagian persuratan Sekdaprov Jatim. Dimana sebagai pagar/pintu masuk suara rakyat melalui tulisan, namun dirasa belum sama sekali memenuhi target yang diharapkan masyarakat.

Hal itu diketahui saat ormas Pers DPD PJIDEMOKRASI Jatim telah kirim surat pengaduan yang ditujukan kepada Gubernur Jatim, untuk mengadukan dan memberikan masukkan, dimana ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bakesbangpol.

Namun saat ditanyakan ke bagian persuratan, surat tersebut didisposisikan kepada pihak yang teradu dalam hal ini Bakesbangpol, hingga gak jelas endingnya.

"Kami disini hanya menerima surat, dan setelah ditelaah melalui pimpinan, turun ke kami ya sesuai yang sudah ditelaah." Ujar Achmad menirukan petugas yang pada saat itu didatangi.

Malah di petugas yang lain, memberi saran supaya mengirim surat lagi. "Bikin surat baru lagi aja." Ujarnya yang dipersilahkan jika diberitakan.

Tak hanya berhenti disitu, di kantor BPKAD Jatim pun, juga mengalami hal yang sama, dimana saat dikonfirmasi dengan perihal pembelanjaan barang dan jasa pemerintah pun, malah mendapatkan jawaban yang sama sekali kurang etis.

"Mohon maaf, kami tidak dapat berpartisipasi." Ujar resepsionis kantor BPKAD Jatim.

Maka dari itu, sebagai bentuk masukkan kepada Gubernur Jatim, supaya melakukan evaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, karena jika tidak akan mempengaruhi reputasi yang sudah dibangun dengan baik ini, sebagai Propinsi yang telah diakui dan dijadikan percontohan oleh Propinsi lain. (Tim)