Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Aksi aktifis mahasiswa Jatim di gedung KPK dimana meneriakkan tuntutan utama yakni mendorong KPK supaya melakukan pemanggilan kepada Adhy Karyono yang ditunjuk sebagai Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur karena pernah tersangkut kasus korupsi Bansos Kemensos RI, menjadi catatan serius dari aktifis Jawa Timur.
Apa yang telah menjadi tuntutan tersebut, dirasa sangat wajar dan masuk akal. Hal itu dikarenakan bahwa jabatan madya utama dilingkungan Provinsi Jawa Timur yang bisa dikatakan sebagai orang nomor 3(tiga) setelah Gubernur dan Wakilnya. Adalah jabatan strategis yang bisa mempengaruhi pergerakan dalam melaksanakan tugas-tugas OPD yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
"Sayang sekali, jika jabatan seorang Sekda harus diemban kepada orang yang pernah mempunyai catatan hitam, ya meskipun sempat dikembalikan, tapi apakah selesei dengan itu?. Itu saja ketahuan, coba gak ketahuan, apa iya dana yang diduga diembatnya dikembalikan? Rakyat lagi susah, dia malah menikmati dengan mengembat uang bansos meski dengan bahasa fee. Miris sekali." Ujar Achmad selaku ketua LSM GARAD Indonesia selaku aktifis sosial yang terkenal vokal ini.
Ia juga mengaku, bahwa dirinya bersama tim, masih melakukan pantauan dan investigasinya.
"Saya ada data program terdahulu semacam organisasi non struktural atau bisa dikatakan Ormas bentukan Pemrov Jatim dimana dalam hal ini Sekdaprov sebagai pimpinannya. Karena Adhy Karyono menjabat sebagai Sekda, ya otomatis dia yang mengemban posisi itu. Organisasi ini ada SK dari Gubernur, dan sistem anggaran pelaksanaanya diambil dari APBD melalui OPD terkait. Itu yang masih dalam pantauan kami, karena rentan penyelewengan." Ungkapnya.
"Karena mempunyai track record seperti itu, ya kami lebih intens untuk melakukan pemantauan. Supaya uang rakyat ini tepat sasaran dan tidak ada korupsi dalam pelaksanaanya." Imbuhnya.
Sebelumnya, Gedung Merah Putih KPK RI kembali digeruduk sejumlah aktivis mahasiswa asal Jawa timur pada Jumat (5/8/2022).
Kedatangan para mahasiswa ke gedung anti rasuah tersebut sebagai bentuk dorongan agar KPK RI segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Adhy Karyono Sekretaris Daerah Jawa timur yang pada saat menjabat sebagai Karo Perencaan Kemensos RI diduga terlibat kasus korupsi suap dana bansos covid-19.
Mudzakir selaku koordinator aksi unjuk rasa menuturkan rasa kecewanya terhadap KPK RI yang membiarkan Adhy Karyono bebas hingga dilantik sebagai Sekretaris Daerah Prov. Jawa timur.
“Adhy Karyono yang disebut dalam persidangan terlibat dan sudah mengembalikan uang suap tersebut dibiarkan menghirup udara bebas. Mirisnya, karena KPK membiarkan Adhy Karyono sehingga dia dilantuk menjadi Sekda Jatim,” ungkapnya.
Mudzakir mengungkapkan tidak rela orang yang punya track record jelak terseret dalam kasus korupsi menduduki jabatan penting di Jawa Timur.
“Kami tidak akan membiarkan Jawa Timur diurus oleh orang yang terduga koruptor. Oleh karena itu, KPK yang punya wewenang menangkap koruptor harus segera selamatkan Jawa Timur dari para pejabat yang terindikasi terlibat kasus korupsi,” ujarnya.
Uang sebesar Rp 550 juta yang dikembalikan Adhy Karyono menurut Mudzakir tidak bisa menghapus tindak pidananya.
“Adhy Karyono harus bertanggung jawab atas perbuatannya sekalipun sudah mengembalikan uang suap yang diterima. Itu adalah konsekuensi hukum yang harus diterima Adhy Karyono yang saat ini sudah jadi Sekda Jatim,” beber dia.
Mudzakir mengancam akan terus melakukan unjuk rasa depan KPK selama Adhy Karyono belum diproses hukum.
“Sampai kapanpun kami akan terus berteriak memanggil KPK untuk menangkap Adhy Karyono dan agar Jatim bersih dari pejabat terduga koruptor,” pungkas Mudzakir. (red)
