Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Isu reshuffle atau perombakan kabinet menteri Indonesia Maju semakin menguat akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Presiden Jokowi kembali menyampaikan sinyal reshuffle kabinet saat meninjau PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, pada Kamis (5/1/2023) kemarin.
Jumat kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil pimpinan partai koalisi ke istana Negara, yakni Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB. Namun Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai rencana kerja Kementerian Pertahanan.
“Tadi Menhan Pak Prabowo minta waktu kepada Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang Rapim Kemhan pada 18 Januari mendatang,” ujar Bey kepada wartawan.
Dalam kesempatan tersebut menurutnya, Menhan mengundang Presiden untuk hadir dalam acara Rapim Kemenhan.
“Pak Menhan juga mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Presiden, jika belum ada agenda pada waktu yang sama,” katanya.
Tentu, pertemuan itu diprediksi tak berbicara soal acara yang akan digelar oleh Kementerian Pertahanan.
Namun, akan ada sejumlah pembicaraan politik mengingat Prabowo merupakan Ketua Umum Partai yang berada di dalam koalisi pemerintahan.
Beberapa hari sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono juga dikabarkan bertemu Jokowi di Istana membahas reshuffle kabinet.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi membenerkan kabar pertemuan Plt Ketua Umumnya dengan Presiden Jokowi.
Meski tak mengetahui persis apa yang menjadi pembicaraan keduanya, Awiek menyebut bahwa tentu ada hal yang dibahas menyangkut politik.
Apakah terkait soal reshuffle kebinet, Anggota DPR RI ini pun tak bisa memastikan.
"Terakhir minggu lalu beliau (Mardiono) di panggil Presiden untuk koordinasi," kata Baidowi.
"Ya pembicaraannya enggak tau, tapi kan namanya Ketum partai diundang presiden kan pasti membicarakan hal politik," sambungnya.
Dia menegaskan, bahwa PPP siap jika diminta untuk menyiapkan kader yang akan dimasukan ke dalam Kabinet menteri.
Namun, ia juga menegaskan bahwa partainya juga siap jika tak diminta oleh Presiden. Menurut dia, hal terpenting saat ini bagimana bisa menghadirkan politik kebangsaan.
"Sebagai partai politik anggota koalisi PPP pada prinsipnya siap ditugaskan ataupun siap tidak ditugaskan," kata dia.
"Karena bagi PPP, politik kebangsaan itu yang terpenting. Soal jabatan kan sarana, media untuk mengabdi kepada bangsa," jelasnya. (Rd/Tribunnews)
