Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti beberapa masalah skandal keuangan dalam pidato terbarunya. Mulai dari skandal keuangan di dunia internasional hingga di dalam negeri.
Skandal yang disorot Jokowi pun bukan main-main kerugiannya. Bahkan ada yang sampai membuat kerugian ribuan triliun, setara dengan seperempat PDB di satu negara.
Sorotan-sorotan tadi diungkapkan Jokowi saat memberikan pidato dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 yang disiarkan virtual, Senin (6/1/2023).
Berikut ini ulasan lengkapnya:
1. Skandal Adani Group
Jokowi menyoroti masalah yang terjadi pada konglomerasi Adani Group asal India. Menurutnya, masalah terjadi karena adanya isu goreng- menggoreng saham.
Imbasnya, modal senilai Rp 1.800 triliun hilang. Jumlah sebesar itu sama jumlahnya dengan seperempat PDB India.
"Hati-hati! Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan. Jumlahnya itu Rp 1.800 triliun, seperempat PDB India hilang," tegas Jokowi dalam pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 yang disiarkan virtual, Senin (6/1/2023).
Akibat kejadian gorengan saham di Adani Group misalnya, Jokowi bilang langsung terjadi gelombang modal keluar di India. Imbasnya lagi, mata uang Rupee India pun turun nilainya.
Dari catatan detikcom, masalah pada Adani Group bermula dari laporan Hindenburg Research. Laporan tersebut menuding Gautam Adani miliarder pemilik konglomerasi Adani Group telah menghindari pajak dengan memanfaatkan kawasan bebas pajak dan melakukan manipulasi harga saham perusahaan Adani Group.
Adani Group sendiri sudah membantah tuduhan tersebut. Bahkan perusahaan menyerang balik dengan mengatakan pihak yang menuduh tidak mengetahui hukum di India.
"Volatilitas di pasar saham India yang diciptakan oleh laporan tersebut sangat memprihatinkan dan telah menyebabkan penderitaan yang tidak diinginkan bagi warga India," kata Gautam Adani.
Laporan dari Hindenburg itu muncul bertepatan saat kerajaan bisnis Gautam Adani hendak menghimpun dana dari masyarakat dan investor asing dengan penjualan saham senilai US$ 2,5 miliar.
Alhasil rencana itu batal karena dirinya mengalami kerugian hingga US$ 100 miliar.
2. Jiwasraya
Jokowi juga menyinggung soal skandal keuangan Jiwasraya yang pernah terjadi di Indonesia. Skandal itu menurutnya menimbulkan kerugian hingga belasan triliun sendiri.
Dalam catatan detikcom, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 yang lalu merilis hasil investigasi mengenai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Ketua BPK yang saat itu dijabat Agung Firman Sampurna mengumumkan kerugiannya sebesar Rp 16,81 triliun.
Kerugian tersebut terdiri dari kerugian yang disebabkan kesalahan pada investasi saham dan reksa dana. Kerugian terbesar ada pada instrumen investasi reksa dana.
"Kerugian negaranya adalah sebesar Rp 16,81 triliun. Terdiri dari kerugian negara (akibat) investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun, dan kerugian negara akibat investasi di reksa dana sebesar Rp 12,16 triliun," kata dia saat jumpa pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020) silam.
3. Asabri
Skandal keuangan pada pengelolaan asuransi angkatan bersenjata alias Asabri juga sempat disoroti Jokowi. Lebih besar dari Jiwasraya, Asabri merugikan negara sampai puluhan triliun.
Pada 31 Mei 2021, Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil perhitungan tetap kerugian negara dalam skandal ASABRI.
Jaksa Agung mengatakan kerugian negara akibat dugaan korupsi ASABRI sebesar Rp 22,78 triliun.
"Kerugian negara Rp 22,78 triliun, ada sedikit pergeseran dari perkiraan perhitungan awal," kata ST Burhanuddin dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021) silam.
Burhanuddin mengatakan pihaknya telah menerima hasil kerugian keuangan negara pada 27 Mei.
4. KSP Indosurya
Jokowi juga menyingung ada skandal keuangan besar di balik praktik koperasi simpan pinjam (KSP). Tepatnya pada KSP Indosurya. Kasus ini bermula dari penyelewengan dana yang dilakukan petinggi Indosurya.
Kejaksaan Agung pernah membeberkan jumlah dana yang diraup KSP Indosurya dari 23.000 nasabah.
Dalam keterangan tertulis Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan KSP Indosurya memiliki 23.000 nasabah dengan mengumpulkan dana nasabah seluruhnya sebanyak Rp 106 triliun.
"Berdasarkan hasil audit nasabah yang tidak terbayarkan lebih dari 6.000 nasabah yang jumlah kerugiannya sebesar kurang lebih Rp 16 triliun. Sehingga perbuatan para pelaku sangat melukai hati masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan KSP Indosurya, dan pengumpulan dana dilakukan secara ilegal dengan memanfaatkan kelemahan hukum perkoperasian dijadikan alasan untuk mengeruk keuntungan masyarakat," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (31/1/2023).
Lantas, setelah dana Rp 106 triliun tersebut terkumpul, mengalir ke mana saja?
Menurut data Kejagung, Setelah uang nasabah terkumpul dari 2012 sampai dengan 2020 atas perintah Henry Surya, sebagian dana tersebut dialirkan ke 26 perusahaan cangkang milik Henry Surya, dan sisanya dibelikan aset berupa tanah, bangunan dan mobil atas nama pribadi dan atas nama PT Sun Internasional Capital milik Henry Surya.
Selain itu, Kejagung mengungkap KSP Indosurya juga memperluas wilayah dengan membuka 2 kantor pusat dan 191 kantor cabang di seluruh Indonesia tanpa pemberitahuan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta tidak diketahui oleh anggota.
Hal tersebut semata-mata adalah perintah dari Henry Surya, yang dibantu oleh Junie Indira dan Suwito Ayub.
5. WanaArtha
Kasus skandal keuangan asuransi jiwa WanaArtha ikut disorot Jokowi. Asuransi yang satu ini sempat gagal membayar polis nasabahnya, bahkan perusahaan melakukan dosa besar dengan memanipulasi laporan keuangannya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sudah mencabut izin usaha WanaArtha dan akan segera melakukan likuidasi perusahaan tersebut.
OJK pernah mengungkap laporan keuangan dari PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL) telah rusak.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono mengungkap sejak 2019 laporan keuangan Wanaartha Life tercatat seolah-olah normal.
Saat itu kewajiban perusahaan tercatat sebanyak Rp 3,7 triliun sedangkan asetnya Rp 4,712 triliun, dan ekuitas tercatat positif Rp 977 miliar.
"Namun dilakukan audited tahun 2020 adanya polis tidak tercatat pada pembukuan perusahaan. Ketika dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan maka kewajiban PT WAL tahun 2020 meningkat kewajibannya menjadi Rp 15,84 triliun, naik Rp 12,1 triliun kenaikan kewajibannya. Kemudian asetnya naik sedikit Rp 5,68 triliun sehingga ekuitas Rp 10,8 triliun ini audited terakhir dilakukan 2020," jelasnya, dalam konferensi pers, Senin (5/12/2022) yang lalu.
Menurut Ogi, laporan keuangan hasil audit menunjukkan kewajiban jauh dari aset dan tidak bisa disanggupi oleh pemegang saham untuk melakukan penambahan modal atau investasi baru. (Rd/Det)
