Hebatnya Gubernur Jatim! Beberapa Kepala OPD Nya Terindikasi Anti Kritik, Tapi Sering Dapat Penghargaan Bergengsi
Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Pemblokiran nomor pewarta yang dilakukan oleh oknum kepala dinas atau kepala badan di lingkungan Pemprov Jatim, seolah sudah bukan rahasia umum lagi.
Bahkan itu bisa dikatakan sebagai salah satu jurus ampuh untuk menghindar dari sebuah kritik kinerja.
Meski negara sudah memberikan aturan dalam pelaksanaan kinerja para pemangku kebijakan yang antaralain UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU no 40 tahun 1999 tentang Pers, UU no 5 tahun 2014 tentang ASN serta Permen, Perppu dan Perpres bahkan Pergub.
Namun seolah aturan tersebut tak berfungsi bagi para oknum kepala dinas atau kepala badan yang anti kritik.
Sudah banyak pembuktian, terkait banyaknya kasus korupsi yang melibatkan beberapa nama oknum para kepala dinas.
Bahkan baru-baru ini, setelah disidangkan atas kasus fee dana hibah dengan terdakwa sebut inisial STS wakil ketua DPRD Jatim, terdapat nama pejabat yang kini menjabat sebagai kepala dinas yang diduga telah mendapat gratifikasi senilai puluhan juta rupiah.
Ada juga yang beberapa waktu lalu, oknum kepala dinas yang ber inisial AQ, saat dikonfirmasi terkait aliran dana OPOP Jatim yang berada di instansinya.
"Jleb" nomor WhatsApp yang sebelumnya aktif bahkan sebelumnya bisa berkomunikasi, tiba-tiba foto profil lenyap dan tanda centang yang biasanya dua biru menjadi centang satu tak berwarna.
Bukan hanya itu, baru-baru ini juga oknum kepala badan yang juga saat disinggung terkait minimnya pegawai Komisi Informasi.
Tiba-tiba "Foto profil lenyap dan tanda centang satu" hingga menjadi pertanyaan. Ada apa sih?.
Dalam teknis penulisan pemberitaan, wartawan terdapat 6 rumus yang disingkat 5W1H (what, who, when, why, where, dan how) sedangkan jika disingkat dalam bahasa Indonesia ADIK SIMBA (Apa, Dimana, Kenapa, Siapa, Mengapa, Bagaimana).
Sedangkan dalam aturan perundang-undangan sudah jelas, media juga bisa sebagai control sosial dengan mencari, mengolah dan menyampaikan sebuah pemberitaan.
Namun seolah hal tersebut bukanlah berarti apa-apa atau kalau bahasa obat (tidak ada efek sampingnya).
Ketika beberapa kepala OPD yang diduga kuat anti kritik. Namun dari berbagai sumber media online, seorang pemimpin daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur telah mendapatkan berbagai penghargaan.
Baik dibidang penerapan reformasi birokrasi hingga pengelolaan informasi publik. Keren banget kan?
Yang menjadi pertanyaan dalam benak kami. Apa sih standarisasi penilaian untuk mendapatkan penghargaan itu? Apa karena memang benar berdasarkan prestasi? Ataukah karena menuju tahun politik? Wallahu alam. (*)
Penulis : Achmad Garad Pimpinan MRD Grup
