Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Catatan khusus sebagaimana sikap apatis para pemangku kebijakan di Jawa Timur dinilai berbahaya bagi pelaksanaan pelayanan publik, apalagi dalam kepemimpinan Presiden Jokowidodo lebih mengedepankan reformasi birokrasi.
Dengan dalih aturan atau lebih tepatnya sendiko dawuh manut pimpinan (nurut sama pimpinan), hingga pelayanan publik dibidang permohonan informasi pun dalam hal ini Komisi atau badan yang membidangi pun terkesan dikebiri, sehingga terjadi anggapan bahwa badan/OPD dirasa tidak efektif dalam menerima permohonan hingga pengaduan masyarakat yang ingin mendapatkan hasil atas persoalan yang ingin diseleseikan oleh Badan/Dinas yang dianggap berwenang.
Hal itu menjadi catatan khusus LSM GARAD Indonesia sekaligus sebagai catatan rakyat demokrasi yang telah menjadi rangkuman oleh MRD Grup.
"Kami menemui banyak persoalan yang seharusnya menjadi prioritas untuk diseleseikan, tapi mereka ini seolah tidak menindaklanjuti. Contohnya terkait permohonan informasi. Kita sudah kirim permohonan sengketa informasi ke Komisi informasi Jatim, setengah tahun lebih belum terjadwal kan alasannya kekurangan personil harus menunggu ini dan itu, ya otomatis persoalan yang urgent ini ibarat makanan jadi basi." Ujar Achmad Garad pimpinan MRD Grup melalui catatan khususnya.
Bukan hanya sektor itu, menurutnya bidang lain dalam hal ini pengaduan sosial pun juga terkesan tak ada kejelasan untuk dilakukan penyeleseian.
"Harapan besar terkait adanya penyeleseian persoalan sosial yang menyangkut hak orang yang tertindas, yang baru-baru ini meletus terkait hak pekerja migran yang masih tersangkut di perusahaan jasa penyalur TKI legal. Setelah kita lakukan upaya, bahkan kita share melalui saluran resmi baik secara online hingga offline, tapi kami menilai juga masih buntu dan seolah tidak ada penyeleseian. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban semakin frustasi, karena merasa tidak mempunyai jalan untuk penyeleseian persoalan yang dialaminya."
"Padahal, kalau kita lihat diberbagai saluran, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah ini sangat aktif dan reaktif dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Masak sih cuman sekedar pencitraan saja supaya terlihat baik di mata masyarakat?." Imbuhnya.
Hal ini menurutnya cukup miris, mengingat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansah selama ia menjabat mendapatkan berbagai penghargaan dari berbagai lembaga baik secara nasional maupun internasional mendapatkan penghargaan bergengsi.
"Data yang saya sampaikan ini tersimpan rapi. Siap jika dibuka secara fulgar. Tapi saya juga menghormati narasumber yang tak ingin terpublikasi." Pungkasnya.
Kritik yang disampaikan tersebut diatas, lebih ber subtansif ditujukan pada lemahnya sektor pelayanan publik kepada Komisi/Badan/Dinas yang terkesan tak berfungsi secara maksimal secara pelayanan.
"Sebenarnya masih ada lagi pada sektor lain termasuk ada dugaan BUMD dipergunakan sebagai alat politik, cuman kita buka satu persatu dulu, dan jangan sampai masyarakat jadi tidak respek lagi, Apalagi kurang beberapa bulan lagi masa jabatan Gubernur habis tapi malah seolah meninggalkan kesan buruknya pelayanan publik. Yang ada dinilai hanya pencitraan semata saja." Pungkasnya. (Crd)
