Surabaya, rakyatdemokrasi.org- RUU TNI mengusulkan pembukaan 16 jabatan strategis di berbagai institusi negara yang dapat dijabat oleh prajurit aktif TNI.

Daftar ini mencakup lembaga-lembaga kunci yang berkaitan dengan keamanan, pertahanan, dan penegakan hukum, serta beberapa bidang lain yang dinilai strategis.

Berikut adalah daftar 16 institusi yang dapat dijabat oleh prajurit aktif TNI berdasarkan revisi RUU TNI:

1. Koor Bid Polkam (Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan)
2. Pertahanan Negara
3. Setmilpres (Sekretariat Militer Presiden)
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas (Lembaga Pertahanan Nasional)
7. DPN (Dewan Pertahanan Nasional)
8. SAR Nasional (Search and Rescue Nasional)
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
12. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)
13. Keamanan Laut
14. Kejagung (Kejaksaan Agung)
15. Mahkamah Agung
16. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Revisi RUU TNI ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sebagian pihak mendukung langkah ini dengan alasan bahwa prajurit TNI memiliki kompetensi dan disiplin yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas di lembaga-lembaga strategis tersebut.

Namun, banyak juga yang mengkritik pembukaan jabatan sipil untuk prajurit aktif TNI, karena dinilai dapat mengancam prinsip supremasi sipil dan demokrasi.

Kritik muncul terkait pembukaan jabatan di lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

Tidak sedikit yang khawatir bahwa hal ini dapat mengurangi independensi lembaga-lembaga tersebut dan menciptakan konflik kepentingan. (Rd/Fajar)