Surabaya,Rakyat-Demokrasi.Org PSBB Jawa-Bali ini berlaku 11 Januari sampai 25 Januari 2021.Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19).
Menanggapi hal itu Fraksi PKB DPRD kota Surabaya tidak sependapat dengan Pemerintah,"menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang akan di berlakukan di kota Surabaya bukan solusi,apalagi Surabaya itu sudah pernah dilakukan PSBB dan hasilnya tidak efektif,"ujar Mafudz wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya,Kamis(07/01/2021).
Ia juga mengatakan nantinya memang kalau di berlakukan PSBB ini malah akan melumpuhkan roda perekonomian yang ada di kota Surabaya. Lanjut politisi PKB ini juga menyatakan,"adanya PSBB ini masyarakat Surabaya akan terpukul kembali artinya sangat tidak sependapat dengan PSBB yang akan di berlakukan pemerintah pusat khusus untuk kota Surabaya,"jelas Mafudz
Dia mempertanyakan, PSBB kenapa tidak diserahkan ke daerah masing masing dan kenapa harus pusat yang menentukan,bahwa saat ini kita menerapkan otonomi daerah,katanya Otonomi daerah,?
Sekretaris Komisi B ini menjelaskan,"artinya desentralisasi bukan setralistik,ketika ada instruksi seperti itu dari pusat maka akan ada sistim sentralistik lagi. Lah ini yang akan tidak membuat sehat pusat tidak tahu persis keadaan daerah,” terangnya.
Di Surabaya, lanjut dia, sangat tidak siap di PSBB, artinya apa menurutnya, warga Surabaya sangat cerdas bukan ecek ecek. Tidak perlu ada PSBB di surabaya yang terpenting adalah protokol kesehatan (Prokes) diterapkan ketat,”tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan,"roda perekonomian jangan terus dibatasi, ketika dibatasi sedangkan warga butuh stimulus untuk bangkit tetapi malah dipangkas otomatis habis. Entah butuh berapa lama lagi, iya kalau PSBB nya 2 minggu, kalau diperpanjang lagi siapa yang berani jamin ?,” katanya.
Untuk itu, pihaknya sebagai wakil ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB meskipun itu instruksi dari pemerintah pusat."Saya sebagai wakil ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB, apalagi ini instruksi pusat,” tegas Mafudz.(Dim)
