Surabaya,Rakyat-Demokrasi.Org PSBB Jawa-Bali ini berlaku 11 Januari sampai 25 Januari 2021.Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Syamsul Arifin ketua "Inisiator Akar_Rumput" mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di seluruh Pulau Jawa dan Bali.

Kebijakan tersebut dinilai sangat efektif menekan angka penularan covid-19 yang kian melonjak.Akan tetapi ia berharap pemerintah ataupun jajaran terkait di dalam pelaksanaan dibawah nantinya jangan terlalu kaku atau saklek.

"Pemerintah jangan hanya mengeluarkan peraturan,namun lebih kepada pemerintah harus benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kebijakan yang fundamental dan juga berharap kepada "arus bawah" kalau PSBB di Kota Surabaya jadi di sah kan,masyarakat jangan sampai salah dalam mengartikan Pembatasan dengan lockdown,yang namanya pembatasan ada kategorinya. Adanya PSBB,paling tidak untuk mengurangi atau menekan penularan klaster baru covid-19 yang ada di seluruh provinsi pulau Jawa dan Bali. Untuk itu,saya berharap "arus bawah" tetap mentaati aturan PSBB kalau nantinya memang sudah ada kesepakatan dan ketentuan khususnya dari Pemerintah Kota Surabaya. Dengan mengikuti aturan (PSBB) ini,kita berharap bisa menekan penyebaran atau penularan klaster baru covid-19. Perlu diketahui, pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. PSBB Jawa-Bali ini berlaku 11 Januari sampai 25 Januari 2021.Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.(Dim)