Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Ketua Panitia Haul ke-16 Gus Dur, Alissa Qotrunnada Wahid, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU periode 1984–1999, Nahdlatul Ulama tidak sekadar menjadi organisasi keagamaan, tetapi tampil sebagai motor utama gerakan masyarakat sipil.
Hal itu disampaikan Alissa dalam sambutannya di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025) malam.
Ia menyebut Gus Dur mendorong NU untuk berdiri di barisan rakyat, memperjuangkan hak-hak sipil, dan melawan berbagai bentuk penindasan yang dilegitimasi atas nama pembangunan, khususnya pada masa rezim Orde Baru.
“Di bawah Gus Dur, NU mengambil posisi sebagai pemimpin gerakan masyarakat sipil, gerakan rakyat,” ujar Alissa.
Menurutnya, kiprah Gus Dur melampaui kepentingan internal Nahdliyin. NU, kata Alissa, justru aktif membangun solidaritas lintas agama dan kelompok sosial demi memperjuangkan kedaulatan rakyat. Sikap ini menegaskan komitmen Gus Dur terhadap demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial.
Alissa juga menyinggung sikap Gus Dur ketika menjabat Presiden RI. Ia menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, NU tidak pernah diberi perlakuan istimewa, apalagi konsesi ekonomi seperti tambang. Sebaliknya, Gus Dur secara tegas meminta NU tetap menjaga jarak dengan kekuasaan dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
“Bahkan saat beliau menjadi presiden, Gus Dur justru mengingatkan warga NU agar tetap kritis terhadap penguasa,” katanya.
Sikap tersebut, lanjut Alissa, berangkat dari prinsip para kiai dan nyai yang menempatkan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, NU harus menjaga independensi dan tidak larut dalam godaan kekuasaan.
“Dawuh Gus Dur jelas: NU harus menjadi penyeimbang kekuasaan dan terus mengingatkan bahwa kekuasaan sejatinya milik rakyat,” tegas putri sulung Gus Dur itu.
Narasi kepemimpinan ini, menurut Alissa, menjadi warisan penting Gus Dur yang relevan hingga hari ini—bahwa keberpihakan pada rakyat dan keberanian mengkritik kekuasaan adalah fondasi utama gerakan keagamaan yang berwatak demokratis. (rd/an)
Editor : Redaksi