Surabaya, rakytdemokrasi.org– Kabar membanggakan datang dari Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2026 lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa resmi dinobatkan sebagai Terbaik 1 Tingkat Provinsi dalam kategori Keberhasilan Penurunan Tingkat Pengangguran pada ajang bergengsi Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
Karena penghargaan prestisius ini, pemerintah pusat juga memberikan bantuan pemerintah senilai Rp3 Miliar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dinilai sangat memuaskan secara administrasi dan angka statistik.
Namun, di tengah riuh tepuk tangan dan rasa syukur atas capaian gemilang tersebut, muncul satu pertanyaan besar dari masyarakat luas: "Apakah angka penurunan ini sepenuhnya terasa dan sesuai dengan kenyataan yang ada di tengah kita?"
Berikut adalah perbandingan fakta yang kami rangkum dari data resmi dan pantauan langsung di lapangan:
FAKTA MENURUT DATA DAN PENILAIAN RESMI:
1. Angka statistik menunjukkan persentase warga yang tergolong menganggur terbuka memang mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
2. Berbagai program pemberdayaan ekonomi, pembukaan pelatihan kerja, serta dukungan bagi usaha mikro dan kecil dinilai berjalan cukup baik dan menyerap tenaga kerja.
3. Hal inilah yang menjadi dasar penilaian tim penilai pusat sehingga Jawa Timur layak menyabet penghargaan tertinggi di kategori ini.
APA YANG DIRASAKAN DI LAPANGAN?
Di sisi lain, pantauan kami di berbagai daerah di Jawa Timur menemukan kenyataan yang belum sepenuhnya selaras dengan angka yang tercatat, antara lain:
1. Masih Sulit Cari Kerja: Banyak lulusan baru maupun pencari kerja lama yang mengaku masih sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Persaingan sangat ketat, sementara jumlah lowongan pekerjaan tetap belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah pencari kerja.
2. Bekerja Tapi Bukan Sesuai Keahlian: Banyak warga yang secara administrasi sudah tercatat "bekerja", namun kenyataannya mereka bekerja di luar bidang pendidikan atau keahlian yang dimiliki, dengan penghasilan yang pas-pasan dan belum menjamin kesejahteraan keluarga.
3. Banyak Jadi Pekerja Lepas: Sebagian besar penurunan angka seringkali terjadi karena warga terpaksa menjadi pekerja harian lepas, buruh serabutan, atau usaha sendiri tanpa jaminan sosial dan kepastian penghasilan, bukan karena terserap di perusahaan atau instansi secara tetap.
4. Faktor Merantau: Ada indikasi penurunan angka juga disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja asal Jatim yang memilih pergi merantau ke luar pulau atau bekerja di luar negeri, sehingga tidak lagi tercatat sebagai pencari kerja di daerah asal.
Tanggapan dan Harapan:
Pakar ekonomi daerah menilai, penghargaan ini patut disyukuri sebagai langkah awal yang baik, namun tidak boleh membuat semua pihak terlena dan merasa cukup.
"Memang benar angkanya turun, itu capaian yang bagus. Tapi kita harus jujur, kualitas pekerjaannya masih perlu ditingkatkan. Jangan sampai orang dianggap sudah bekerja, tapi penghasilannya tidak cukup untuk makan keluarga. Tantangan ke depannya bukan hanya menurunkan angka, tapi memastikan pekerjaan yang layak dan sejahtera bagi warga," ungkap pengamat.
Sementara itu, masyarakat berharap penghargaan dan dana bantuan yang diterima nantinya benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas lapangan kerja, sehingga suatu saat nanti, data resmi dan kenyataan yang dirasakan warga bisa sama persis membahagiakan. (Ag/op/ai)
Editor : Redaksi