Surabaya,RakyatDemokrasi.Org- Rencana pemkot membuka tempat rekreasi dan hiburan umum (RHU) seperti rumah karaoke, diskotik, bioskop, spa dan club malam yang dilarang operasional berdasarkan peraturan walikota (Perwali) Surabaya nomor 67 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya.
Namun di kepemimpinan Eri Cahyadi walikota baru bak angin surga bagi pengusaha dan karyawan RHU, terlebih sudah satu tahun kegiatan yang tertera diatas tidak bisa beroperasional. Akan tetapi, ada satu syarat yang menimbulkan kontrovesi dimana harus di penuhi para pengusaha RHU bila ingin beroperasional, yaitu adanya wacana wajib bagi pengusaha untuk setor uang jaminan sebesar 100 juta, dengan dalih apabila usaha RHU terbukti melanggar aturan prokes.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Lutfiyah mengatakan bahwa pengusaha RHU sudah satu tahun tidak beroperasional sekarang mau membuka tempat usahanya disuruh bayar 100 juta, apa tidak memberatkan pengusaha RHU, "Kalau suruh dibuka silakan buka saja, tanpa setor uang jaminan,"ungkap Lutfiyah, Senin (22/03).
Lebih lanjut politisi Gerindra ini juga menegaskan kepada pemkot, "kalau memang pengusaha RHU itu terbukti melanggar aturan prokes di sanksi saja, memang harus melibatkan pengawas lapangan, karena itulah tugas pelayan masyarakat,"tegasnya.
Ditanya terkait pembukaan RHU apa perlu mencabut atau merivisi perwali 67 tahun 2020 ,Lutfiyah menjawab kalau bisa,kenapa tidak dilakukan. "Ya itulah, Perwali memang tidak melibatkan wakil rakyat,tetapi rakyat ada apa-apa wadulnya (Mengadunya) ke wakil rakyat,"sindirnya.
Terakhir ia berpesan pada pengusaha dan karyawan serta pengunjung RHU harus taat dan disiplin pada peraturan protokol kesehatan (Prokes),"terlebih lebih bagusnya kalau sudah di melakukan vaksin semua,"pungkasnya.(Dim)
