Sidoarjo,Rakyat-Demokrasi.Org Penggusuran warung di jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan Krian, yang rencananya akan digunakan untuk pintu masuk utama RSUD Sisi Barat Sidoarjo, diduga tidak memanusiakan manusia.

Hal itu diketahui, karena penggusuran yang dilakukan tersebut diduga kuat tanpa adanya solusi dari awal sebelum digusur, hingga dilakukan penggusuran, karena bangunan dianggap liar.

Padahal pemilik warung mempunyai surat Ipeda tahun 1985, Gambar Situasi (GS) untuk pengajuan surat hak milik dan 5 warung dari 10 warung yang digusur juga sempat ada pengajuan dan mendapatkan SK dari BPN Sidoarjo yang menyetujui akan menjadi surat hak milik (SHM).

"Pada intinya, warga mendukung adanya rumah sakit, tapi nasibnya juga harus diperhatikan, mengingat warung tersebut sebagai satu-satunya mencari penghasilan untuk menghidupi anak anaknya, karena disitu banyak yang sudah menjadi janda." Ujar Achmad Garad selaku ketua LSM GARAD pendamping warga.

Achmad Garad ketua LSM GARAD selaku pendamping warga, berupaya menarik benang merah persoalan tersebut, karena penggusuran yang seharusnya dilakukan akhir Oktober 2021, namun faktanya pada tanggal 12 Agustus 2021 yangmana Kabupaten Sidoarjo berada di level 4 telah dilakukan penggusuran dengan dan waktu dilakukan tanpa diberikan solusi karena dianggap liar.

Sekarang, ketika seorang Bupati Sidoarjo disaat pelaksanaan audiensi pada hari Kamis (30/09/2021) sudah menjanjikan dana kerohiman yang diakui dari dananya sendiri dan di ibaratkan seperti dana kematian kepada warga. "Yang menjadi pertanyaan warga, apakah pantas, ataukah sebanding dengan perlakuan yang diterima oleh warga terdampak penggusuran?" Pungkasnya.(tim)

Simak Vidio tim LSM GARAD Indonesia saat di BPN Sidoarjo untuk tindak lanjut persoalan di You Tube :