Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Memasuki era digitalisasi, dimana setiap pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia dapat dialihkan menggunakan tenaga mesin dengan mengandalkan tekhnologi yang super canggih. Namun bagaimana jika hal itu diterapkan dalam system pelayanan publik?.
Sebagai lembaga pelayanan publik, dituntut dalam berbagai hal guna menciptakan pelayanan yang cepat dan efisien, namun sayangnya ada beberapa hal yang patut dipertegas dalam penerimaan (input) serta pengeluaran (output) dalam menerima pengaduan masyarakat.
Seperti dalam hal penerimaan surat, secara internal disaat diberikan pilihan dimana ketika masyarakat telah mengirim surat melalui jasa pengiriman, juga diberi fasilitas melalui surat elektronik, namun sayangnya jarang sekali surat elektronik mendapatkan hasil yang memuaskan, karena merasa belum mendapatkan sebuah kepastian apakah surat yang dikirim tersebut mendapatkan respon atau tidak.
"Saya berungkali mengirim surat melalui email di beberapa kementrian contohnya di persuratan salah satu Kementrian, namun belum terjawab, padahal setelah kirim surat, saya dapat balasan langsung supaya tidak kirim surat lagi melalui loket penerimaan surat, karena sudah dianggap mewakili." Ujar Achmad Anugrah selaku pemimpin media rakyat demokrasi.
Masih Achmad. "Tak hanya itu, dibeberapa instansi juga sama, jangankan dapat balasan, saat kirim aja seolah kita kirim ke ruang kosong yang tak ada penghuninya, itu yang kita sesalkan." Ungkapnya.
Maka dari itu, ia mengharap kepada instansi pelayanan publik yang mengandalkan tekhnologi, supaya hal ini menjadi perhatian dan dijadikan evaluasi bersama.
"Jangan hanya sebagai input aja, tapi outputnya juga harus ada. Ada balasan dan tanda terima elektronik, tapi saat dihubungi juga belum tau hasilnya apa, kan sama aja bohong, saya yakin dalam hal ini, mereka telah menggunakan biaya besar dan bersumber dari uang rakyat, kalau hasilnya mengecewakan, apa itu tidak malah menghambur-hamburkan anggaran yang akhirnya malah merugikan negara." Pungkasnya. (mrd)
