Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Presiden Joko Widodo mengatakan, salah satu kendala dalam mengeksekusi proyek infrastruktur yang telah dicanangkan adalah kurang baiknya koordinasi antar instansi pemerintah.
Akibatnya, proyek yang telah direncanakan pun tak bisa digarap dengan baik. Salah satunya yakni proyek pembangunan jalan bebas hambatan.
Presiden mengungkapkan hal itu saat membuka puncak acara Gugus Tugas Reforma Agraria 2022 (GTRA Summit 2022) di Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022) sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
"Karena kita tidak pernah bekerja terintegrasi. Jalan tol berpuluh-puluh tahun berhenti karena pembebasan lahan. Karena apa? Tidak saling komunikasi antara BPN dengan daerah," ungkap Jokowi.
"Antara BPN dengan yang ingin mengerjakan tol, Kementerian PU yang enggak sambung. Berhenti ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun. Saya (sampai) ke lapangan, ini persoalan apa kok enggak rampung-rampung," lanjutnya.
Setelah terjun ke lapangan, Jokowi rupanya menemukan bahwa persoalan yang terjadi hanyalah masalah yang mudah. Ia pun heran lantara persoalan itu tak bisa diselesaikan oleh pembuah kebijakan.
"Persoalan kecil tapi enggak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Ya kita sendiri. Kan lucu banget kita ini. Saya telfon tiga orang aja ini selesaikan ini," ungkap Jokowi.
"Persoalan ini selesaikan, enggak ada dua minggu juga selesai. Kenapa menunggu sampai 15, 20 tahun? Sekarang jadi sambung-sambung jalan ini karena hal-hal seperti ini," katanya.
Oleh karena itu, Presiden mendorong agar sesama instansi pemerintah harus saling terbuka, bersinergi, serta saling mendukung.
"Saya ingin tegaskan lagi permintaan saya pada seluruh pejabat pusat maupun daerah, seluruh kementerian dan lembaga pusat dan daerah, semua lembaga pemerintahan ini harus saling terbuka, harus saling bersinergi tetapi real. Ini pada tataran pelaksanaan," jelasnya.
"Kalau di forum rapat itu (dikatakan) wah kita harus terbuka, kita harus terbuka, praktiknya tidak. Itu yang kita sering lemah di situ. Sekali lagi, semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi," tegas Jokowi.
Selain itu, presiden juga menyatakan dirinya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan ego sektoral instansi pemerintah. Jokowi meminta ego sektoral lembaga dihentikan.
"Sudah stop, cukup, stop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri," lanjutnya.
Kepala Negara pun menekankan di dalam reforma agraria ada kebijakan satu peta. Kebijakan ini dibuat untuk meruntuhkan ego sektoral lembaga.
"Kita mengenal kebijakan satu peta. Harus semuanya mengikuti ini, harus mendukung ini, kalau sudah satu peta itu enak banget," tambah Jokowi. (red)
