Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/5).
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri acara ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Hadir juga Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.
Dalam rapat ini, Jokowi duduk di barisan depan. Dia duduk di depan sejajar dengan Pramono Anung, Yusuf Ateh, dan Tito. Luhut terlihat duduk di barisan depan kanan Jokowi dengan jajaran Erick Thohir, Teten, dan Agus Gumiwang.
Pada kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan APBN dan APBD untuk belanja produk dalam negeri.
"Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi dan saya minta ini betul-betul berhasil, sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," ujar presiden.
Jokowi menjelaskan belanja pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien.
Presiden menyayangkan apabila APBN dan APBD digunakan untuk membeli produk impor.
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor," ucap Kepala Negara.
Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut masih ada pihak-pihak, baik dari pemerintah pusat atau daerah, yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri.
Presiden meminta APIP dan BPKP untuk mengawal serius permasalahan tersebut. "Saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya enggak paslah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang bapak, ibu kawal," tegas presiden.
Selanjutnya, presiden mengatakan tercapainya target realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri dapat berpengaruh dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
"Kalau ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas seribu karena ada pesanan dari pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10 ribu, ya, mau enggak mau mereka akan ekspansi, memperluas pabriknya, memperluas industrinya, artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi, enggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang," tutur Kepala Negara.
Presiden juga mengaku senang atas meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memiliki e-Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa.
Presiden pun menginstruksikan BPKP agar terus mengawal secara konsisten kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri.
"Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri," tandas presiden. (mrd/tan/jpnn)
