Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa tidak ada sistem koalisi dalam sistem presidensial yang digunakan oleh Indonesia.

Di hadapan para kader di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Selasa (21/6), Mega menegaskan agar para kadernya lebih baik keluar jika masih berbicara koalisi.

Menurutnya, sistem parlementer hanya mengenal istilah kerja sama. "Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," kata Mega.

Presiden RI kelima itu mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi. Hal itu secara khusus juga disampaikan Mega kepada Jokowi yang hadir di acara tersebut.

Menurutnya, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri. Sedangkan, di Indonesia tidak ada perdana menteri.

"Akibatnya kan saya suka bingung. Lho, Bapak Presiden, kok bilang koalisi koalisi koalisi. Tidak ada, tidak ada, kalau kerja sama, yes," katanya.

Mega pun menyinggung sejumlah partai yang kerap menggunakan istilah koalisi, dan menyentil soal bagi-bagi kursi berdasarkan perolehan suara. Padahal menurutnya, tidak ada istilah demikian.

Mega menyampaikan bahwa kritik tersebut ia sampaikan untuk membangun. Dia pun meminta agar pernyataannya tak jadi bahan 'gorengan'. Dia mengaku jengah dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang sudah salah kaprah.

"Majority ada yang dari oposisi, kan gitu. Ada yang ngikut itu mesti ada hitungane. Suaramu piro, kursimu piro, maune jadi opo," kata Mega.

"Ini tata pemerintahan dan tata kenegaraan Republik Indonesia lho. Saya udah enggak tahan. Lho kok jadi gini piye di kita kan enggak," imbuhnya. (mrd/CNNIndonesia)