Semarang, rakyatdemokrasi.org- Gubernur jawa tengah ganjar pranowo juga menyebut tambang illegal di klaten punya beking yang besar.

hal itu senada dengan yang disampaikan wali kota solo gibran rakabuming raka.

"Saya tahu bekingnya gede-gede di sana. kalau ada bekingannya makanya kita minta dilaporkan pada kita siapa yang ada di belakangnya agar kita tahu mana legal dan ilegal. setelah itu kita serahkan pada penegak hukum. maka penegak hukum minta perannya berdiri paling depan karena sudah terkait dengan pelanggaran," kata ganjar dilansir dari detikjateng, senin (28/11/2022).

Ganjar mengatakan sudah ada upaya yang dilakukan terhadap tambang galian c ilegal, namun ternyata muncul lagi. Dia menyebut tim puser bumi yang dibentuk pun menurutnya tidak efektif.

"Maka dulu pernah kita bentuk puser bumi tapi tidak efektif, sama sekali tidak efektif. kita kejar terus besok muncul lagi, kejar, muncul lagi. maka kita minta dukungan dari masyarakat agar bisa melaporkan dan kami minta penegak hukum jangan ragu soal ini. kalau tidak ini sumber mata air rusak, jalan rusak, tidak ada kontribusi. kita siap pemerintah memfasilitasi," sebut ganjar.

"dulu saya usul ada tambang rakyat. galian c diurus rakyat tapi pada tidak mau," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, pemilik akun twitter @amr****** meminta wali kota solo gibran rakabuming raka menyampaikan kepada presiden joko widodo (jokowi) perihal aktivitas tambang pasir ilegal di klaten.

Netizen itu juga mencolek akun twitter resmi kapolri jenderal listyo sigit prabowo dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo.

"mas.. sampe kan ke pak @jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yang ada di kab. klaten," tulis akun tersebut, seperti dilihat detikjateng, kemarin.

Gibran pun merespons keluhan akun twitter tersebut. "ya pak. ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. backingan nya ngeri," tulis gibran saat merespons cuitan tersebut.

Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo mengatakan pihaknya akan mengecek tambang tersebut. ia berjanji akan menindaklanjuti.

"ini kita sudah koordinasi dengan jajaran serse, dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan seperti apa. kalau memang ada, ya kita tunggu penanganan lebih lanjut," ungkap eko kepada wartawan, senin (28/11). (Rd/Detikjateng)