Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Wakil Presiden Maruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kocok ulang kabinet (reshuffle).
Menurut Kiai Maruf, reshuffle akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik.
Ia juga menyebut, Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya, karena hal itu adalah hak prerogatifnya sebagai presiden.
"Kalau soal reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden dan presiden bisa kapan saja melakukan reshuffle, karena dilihat, misalnya, ada pembantunya, menterinya, yang tak bekerja dengan baik," kata Kiai Ma'ruf di Masjid Raya At-Taqwa, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/1/2023).
Kiai Ma'ruf mengatakan, saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi.
Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya.
"Nanti kalau Presiden sudah melihat ada, ini kurang baik, ini kurang baik, ya pasti di-reshuffle," kata Ma'ruf Amin.
"Tapi, apakah itu (akan terjadi), nanti Presiden punya pandangan seperti itu, itu kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden," tegas Kiai Ma'ruf.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini. Bahkan, ia tak menampik saat ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Mungkin," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Bogor, Jumat (23/12/2022) silam.
Namun, Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu.
"Besok. Ya besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi saat kunjungan kerja ke Dumai, Riau, Kamis (5/1/2023).
Sementara Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada Januari ini.
Menurutnya, siapa pun yang akan diganti nanti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut.
“Kalau nanti ada menteri yang diganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda dipilih. Jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai di sini saja,” tutur Ngabalin.
Menteri-menteri dari NasDem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini, ada tiga menteri dari partai tersebut, yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menkominfo Johnny G Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
Sementara menanggapi kemungkinan terjadinya reshuffle ini, Partai NasDem menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi.
"Monggo kerso, artinya silakan saja," kata Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie atau Gus Choi kepada Tribunnews.com, Jumat (6/1/2023).
Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate mengungkapkan, bahwa semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju, termasuk NasDem, harus siap direshuffle dari kabinet.
Hal itu, menurut Johnny, karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Semua partai yang bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet merubah kabinet adalah hal prerogatif presiden," ujar Johnny.
Johnny menegaskan, seorang menteri tugasnya membantu presiden. Maka dari itu, dirinya juga siap jika itu keputusan presiden.
"Secara pribadi apa lagi, kita di sini sebagai pembantu presiden melaksanakan kebijakan dan arahan presiden ya itu sepenuhnya ada pada presiden," jelasnya.
Johnny juga mengatakan, bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
NasDem kata dia, akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif presiden.
"Sejak awal membangun koalisi memperjuangkan capres, memenangkan capres bersama-sama koalisi 2014 dan 2019 melaksanakan pembangunan negara bersama koalisi dengan baik," ungkapnya. (rd/tribun network)