Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program birokrasi harus berdampak optimal. Salah satunya, terkait pengentasan kemiskinan,” ujar Anas dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu 29 Januari 2023.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per-September 2022, persentase tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 9,57 persen atau menurun sebanyak 0,14 persen dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 yang berada di angka 9,71 persen.
“Target kemiskinan pada 2024 adalah tujuh persen. Artinya, bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan, minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai tujuh persen pada 2024," tambah Anas.
Menurut dia, tugas pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan itu bukan merupakan tugas yang ringan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras.
“Dalam konteks Kementerian PAN-RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka, salah satu langkahnya adalah mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kami bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya, soal penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Selanjutnya: reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola...
Dia menjelaskan reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
Di samping itu, ada pula melalui penyediaan dukungan teknologi informasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pun telah diluncurkan pilot project pada tiga provinsi dan sembilan kabupaten/kota,” ujarnya.
Anas mengatakan anggaran terkait penurunan kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia berkisar Rp500 triliun diharapkan dapat menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.
“Termasuk pula Presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan, seperti seminar yang berulang atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual,” katanya.
Anas menilai kegiatan sosialisasi kebijakan ataupun perjalanan dinas di berbagai kementerian akan dipilah sehingga yang diutamakan merupakan kegiatan yang memang diperlukan.
Dia mencontohkan untuk sosialisasi kebijakan kementerian di Kementerian PAN-RB, saat ini hampir semua kegiatan itu dilakukan secara daring.
Kementerian PAN-RB pun telah membuka forum konsultasi terkait berbagai hal pada setiap hari dengan kontak petugas yang bisa dihubungi.
“Semuanya kita kemas daring untuk memudahkan seluruh daerah jadi tidak perlu ke Jakarta untuk berkonsultasi. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemerintah kabupaten dari Sumatera untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan," ujarnya.
Berikutnya mulai tahun 2023 menurut dia, penilaian indeks reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PAN-RB tidak hanya dilakukan pada akhir tahun, tetapi juga sejak awal tahun.
Contohnya, adalah persoalan stunting, sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan, dimasukkan sebagai variabel penilaian kinerja reformasi birokrasi pemerintah yang dievaluasi sejak awal tahun 2023.
“Mulai Januari 2023 sudah kita asistensi, termasuk apakah setiap pemda sudah mengalokasikan program makanan untuk anak stunting. Itu kita cek bersama Mendagri Pak Tito Karnavian sehingga logical framework tertata. Jangan sampai programnya stunting, tapi kegiatannya hanya sosialisasi gizi, tanpa dibelikan gizi setiap hari,” ucap Anas. (Rd/Tempo.co)
