Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Kenaikan pajak kendaraan bermotor bakal jadi kado tahun baru. Kenaikan terjadi karena pemerintah menerapkan opsen pajak yang berlaku mulai 5 Januari 2025.

Payung hukum opsen pajak adalah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang terbagi menjadi tiga jenis, di antaranya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU No 1 tahun 2022, tarif opsen PKB adalah sebesar 66 persen dari pajak terutang, sama dengan tarif opsen BBNKB yang juga sebesar 66 persen pajak terutang.

Berikut simulasi penghitungan opsen PKB dan BBNKB pada kendaraan bermotor yang memiliki nilai jual Rp 300 juta sesuai peraturan daerah setempat, masing-masing 1 persen dan 8 persen:

Pertama tentukan PKB terutang dengan rumus berikut: - PKB terutang: tarif pajak PKB provinsi x nilai jual kendaraan - PKB terutang: 1 persen x Rp 300.000.000 = Rp 3.000.000.

Lalu, kalikan tarif opsen PKB dengan PKB terutang, berikut caranya:

- Opsen PKB: tarif opsen PKB x PKB terutang

- Opsen PKB: 66 persen x Rp 3.000.000 = Rp 1.980.000.

Jika dijumlahkan, administrasi pajak kendaraan yang harus dibayar yaitu Rp 3.000.000 + Rp 1.980.000 = Rp 4.980.000.

Berikut juga simulasi penghitungan opsen BBNKB Pertama hitung BBNKB terutang dengan rumus berikut:

- BBNKB terutang: tarif pajak BBNKB provinsi x nilai jual kendaraan

- BBNKB terutang: 8 persen x Rp 300.000.000 = Rp 24.000.000.

Lalu, kalikan tarif opsen BBNKB dengan BBNKB terutang. Berikut rumusnya:

- Opsen BBNKB: tarif opsen BBNKB x BBNKB terutang

- Opsen BBNKB: 66 persen x Rp 24.000.000 = Rp 15.840.000. Apabila dijumlahkan, administrasi pajak kendaraan yang harus dibayar yaitu Rp 24.000.000 + Rp 15.840.000 = Rp 39.840.000.

Itulah simulasi penghitungan tarif opsen PKB dan BBNKB yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025. (*)