Tebo,Rakyat-Demokrasi.Org,- Adanya dugaan penggunaan dana sisa Bantuan Langsung Tunai(BLT) di Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,menjadikan pertanyaan besar kepada pihak Kepala Desa yang diketahui bernama Sopwan.
Mingu,12/12/20 sekitar pukul 15.00 WIB,melalui Sujiman selaku Bendahara Desa Pagar Puding Lamo,saat dikonfirmasi tentang sisa BLT pembayaran untuk masyarakat yang sesuai data kuotanya 214 orang,dirinya menjawab lantang,"sisa BLT di buat pelatihan tahap pertama Sekdes saat ke Jambi dan tahap kedua pelatihan Kades bersama Ketua BPD di Hotel Abadi Suite Jambi,"ujar Sujiman.
Saat ditanya terkait sisa dana pelatihan,Sujiman menjawab agak lantang",sisa dananya untuk pemberdayaan,"imbuh Sujiman saat dikediamannya.
Saat ditanya lagi,apakah ada untuk pembangunan,Sujiman langsung jawab dengan kata "tidak"
Sesuai data,Pagu ADD/DD Pagar Puding Lamo,sesuai Peraturan Bupati senilai Rp.1.215.000.000(satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah),dan untuk pembagian BLT yang terserap hanya separuh,sehingga kurang lebih sisa anggaran yang ada,sekitar Rp.508.800.000 (limaratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah).Apakah dana sisa itu habis diperuntukkan seperti yang dikatakan Sujiman selaku Bendahara Desa Pagar Puding Lamo,masih dijadikan pertanyaan besar akan hal itu.
Tak hanya sisa anggaran BLT,Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) yang nilainya kurang lebih sekitar Rp.15.000.000(lima belas juta rupiah),ditambah anggaran keuangan Provinsi Jambi sekitar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)juga dipertanyakan keberadaanya apakah dana tersebut juga diperuntukkan pemberdayaan?
Saat dipertanyakan lagi kepada Sujiman terkait pemberdayaan dibidang apa?dirinya tidak menjawab secara spesifik,hanya menjawab secara umum,"sisa BLT dibuat untuk pelatihan perangkat desa berjumlah 6(Enam)orang,"ujar Sujiman.
Mendapati informasi yang masuk di redaksi,Achmad Anugrah selaku pemimpin redaksi Rakyat-Demokrasi.Org,memerintahkan kepada Edi Yanto selaku wartawan biro Jambi,supaya mengkonfirmasi ke pihak terkait,"berdasarkan konfirmasi dari biro saya,yang bersangkutan saya perintahkan untuk segera konfirmasi kepada pihak pihak terkait,bila perlu dilaporkan saja kepada pihak kepolisian setempat,karena menurut saya,dana bantuan itu kan tidak boleh dialokasikan ke kegiatan lain,atau klo menggunakan ADD/DD ya perlu ada pertanggung jawaban yang jelas,karena itu kan hak masyarakat,dan itu juga bagian dari informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka sesuai yang sudah tertuang didalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,"ujar Achmad Anugrah yang akrab dipanggil Achmad Garad yang juga sebagai ketua LSM GARAD Indonesia.(Edi/Her/red)
