Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Dia diminta ikut mengurus masalah tata kelola minyak goreng di Indonesia.

Luhut mengatakan dalam menjalankan tugas ini dia tidak hanya ingin berfokus ke tata kelola minyak gorengnya saja.

Namun, dia akan menyisir masalah dari hulu industrinya. Tepatnya pada masalah di perkebunan sawit.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya sampai ke hulunya," ungkap Luhut dalam Seminar Nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang disiarkan virtual melalui YouTube, Rabu (25/5/2022).

Dia bilang sebetulnya semua perusahaan perkebunan kelapa sawit harus diaudit. Semua data mengenai perusahaan kelapa sawit harus diketahui, mulai dari luas lahan kebunnya bahkan sampai ke struktur perusahaannya. Termasuk juga kantor pusat perusahaannya.

"Semua ini kelapa sawit harus kita audit sebenarnya supaya tahu luas berapa, plasma berapa, yield berapa, produksi berapa, dan kemudian di mana headquarters-nya," ujar Luhut.

Luhut menyinggung ternyata masih banyak perusahaan kelapa sawit yang kantor pusatnya tidak berada di Indonesia, melainkan di luar negeri. Hal itu membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak.

Usai diaudit, Luhut bilang harus ada aturan kewajiban yang menetapkan agar semua perusahaan minyak goreng punya kantor pusat di Indonesia.

"Saya lapor pak Presiden, pak headquarters-nya harus pindah semua ke sini (Indonesia). Bayangkan dia punya ada 300-600 hektare, headquarters di luar negeri dan bayar pajak di luar negeri," papar Luhut.

"Not gonna happen! You have to move your headquarters to Indonesia (Tidak akan terjadi! Anda harus memindahkan markas Anda ke Indonesia)," tegasnya. (*)