Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Pemilihan kepala daerah 2024 serentak diketahui akan dilaksanakan pada November nanti, namun tindak-tanduk calon Gubernur incumbent Khofifah Indar Parawansa selalu jadi sorotan.
Bukan hanya terkait pencalonannya, namun ke aktifkan hingga atribut yang masih terpasang pada fasum (fasilitas umum) pun juga menjadi sorotan.
Diketahui, Khofifah Indar Parawansa sudah resmi habis masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2024 lalu, namun anehnya masih terdapat gambar atau fotonya terpampang di mobil dinas yang ber seliweran di jalan protokol Surabaya.
Seperti yang diketahui saat media ini melintas di jalan Karang Menjangan Surabaya tepat lampu stopan arah ke Timur, terdapat mobil dinas bertuliskan Samsat Keliling Jawa Timur yang dibelakang mobil tersebut masih terpasang gambar Khofifah dengan berseragam putih lengkap layaknya sebagai Gubernur Jawa Timur.
Entah malas mengganti atau memang disengaja untuk dipasang, gambar mantan Gubernur Jatim ini terpampang dan sangat bersih sekali di mobil dinas ini.
Jika hal ini dikaitkan dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024 nanti, maka perlu adanya klarifikasi dari para pihak guna meminimalisir adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan, dan seharusnya hal ini juga seharusnya patut menjadi atensi bagi Pj Gubernur untuk mengecek ke seluruh jajaran OPD dari berbagai tingkatan, mulai dari fasumnya hingga sarana dan prasarana demi menjaga netralitas ASN serta marwah demokrasi dan asas Pemilu yang jujur dan adil.
Diberitakan sebelumnya, melalui catatan rakyat demokrasi (CRD) dalam beberapa kesempatan yang ter upload di media sosialnya, Khofifah juga tampak masih aktif bersama dengan jajaran petinggi OPD Pemprov Jatim bahkan sekelas Penjabat Gubernur yang entah secara kebetulan bertemu atau sudah ter agendakan yang malah jadi gunjingan dari berbagai kalangan.
Bahkan sempat muncul opini bahwa Khofifah masih menjadi Gubernur aktif.
"Entah balas budi atau ada yang lain, tidak tau. Soalnya kayak masih memimpin, bahkan sekelas Pj Gubernur aja masih terlalu mudah untuk di perintah, apalagi kepala OPD ya malah kayak prajuritnya, padahal kan sudah gak menjabat." Ungkap kasak-kusuk dari lingkungan Pemprov Jatim.
Terbaru, berdasarkan survei Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI) untuk simulasi tiga nama, tingkat keterpilihan Khofifah hanya sebesar 47,2 persen.
Hal ini malah menjadi pertanyaan besar, sekelas incumbent dan diduga masih mempunyai berbagai peran, tapi hasil survei nya masih dibawah 50 persen.
"Patut dipertanyakan, karena kalau memang ada keberhasilan memimpin Jawa Timur, seharusnya hasil surveinya lebih dari 50 persen dong." Ujar masyarakat dalam diskusi warung kopian.
Bahkan mereka tak segan untuk meminta adanya pengawasan yang ketat yang ditujukan kepada peran OPD saat pelaksanaan Pilkada nanti.
"Semoga nanti ada yang benar-benar memberikan pengawasan secara independen tidak ada keberpihakan, jika menemukan kecurangan dengan keterlibatan para OPD atau BUMD, bisa langsung di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku." (Crd)
Ulasan ini berdasarkan opini publik yang didapat dari berbagai sumber dilapangan, yang ditujukan untuk pelaksanaan pilkada Jatim 2024 sesuai asas Pemilu yang jujur dan adil, sehingga menjadi catatan rakyat demokrasi secara khusus untuk masyarakat Jatim untuk turut mengawasi jalannya Pilkada 2024 nanti.
